JURNAL TAKALAR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mendapatkan sorotan terkait dugaan turut serta menyediakan sejumlah rekanan atau pihak ketiga untuk pembagian penyaluran buku literasi. Bahkan kabar yang berkembang para Koordinator wilayah (Korwil) ikut memuluskan progres pengadaan buku tersebut.
Terkait polemik tersebut, Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad akhirnya merespons dugaan pengadaan monopoli buku literasi di sejumlah sekolah tingkat SD dan SMP di Takalar. Menurutnya informasi ini telah disampaikan kepada Kadis Dikbud untuk menyelesaikan polemik tersebut.
“Saya sudah sampaikan kadisdikbud untuk tangani polemik ini,” tulis Setiawan Aswad singkat melalui pesan WhatsApp pribadinya, Selasa, (30/1/2024).
Dilansir dari media portalrakyat sulsel.fajar.co.id, edisi Senin kemarin, perihal para kepala sekolah yang mengeluh terkait penunjukan langsung rekanan oleh pihak Dikbud Takalar.
“Harusnya kan kami bebas memilih rekanan untuk membeli buku literasi ini, namun kenyataannya dilapangan Dikbud yang menunjuk rekanan,” ungkap sejumlah kepala sekolah yang tak ingin disebutkan namanya, Senin (29/1)
Para kepala sekolah tersebut mengaku saat ini tak nyaman bekerja karena sering mendapat tekanan dari Dikbud Takalar.
“Kami bingung, soal pengadaan buku ini lain maunya pak kadis lain juga maunya Kabid Dikdas, kita sudah dikumpul untuk diarahkan belanja buku ini dan buku itu,” geram para kepala sekolah tersebut.
Adapun rekanan yang dimaksud sejumlah kepala sekolah tersebut yang diduga disediakan Dikbud Takalar di antaranya Muhajir (buku pelajaran).
“Muhajir ini yang menangani wilayah Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan,” kata sejumlah kepala sekolah.
Sedangkang Mugi (buku pelajaran) yang menangani wilayah Kecamatan Galesong Utara, Galesong, dan Galesong Selatan.
Sedangkan Alam (buku pelajaran) yang menangani wilayah Kecamatan Mappakasunggu, Sanrobone, Tanakeke, dan Mangarabombang. Terakhir Irfan buku literasi di semua Kecamatan.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muh. Darwis yang di konfirmasi tim JURNAL melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/1) perihal polemik dugaan monopoli pembelian buku literasi di sekolah-sekolah di Takalar mengatakan, pertama, dugaan monopoli itu tidak benar.
“Justru hal itu yang kami hindari buktinya penyedia bukan cuma 1. Kedua, kebijakannya justru terbalik dari yg diduga karena saya sudah sampaikan baik melalui rapat maupun WA bahwa pesan buku harus sesuai dengan kebutuhan sekolah dan berdasar dari nilai literasi pada rapor pendidikan di masing-masing sekolah,” jelasnya.
Ketiga, informasinya tidak tepat karena semua rekanan penyedia dipersilahkan untuk ke sekolah menawarkan bukunya lewat korwil dan K3S.
Terakhir kata dia, karena masih banyak sekolah nilai literasinya merah dan dalam rangka pengembangan perpustakaan sekolah sebagaimana juknis BOS. (HSN)
