JURNAL TAKALAR – Dalam rangka mengantisipasi adanya klaim penyaluran bansos atau politisasi bantuan beras bulog, Panwaslu Kecamatan Galesong Selatan melakukan pengawasan penyaluran bantuan beras bulog (bansos) dengan memerintahkan semua Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) di masing-masing 13 Desa yang ada di wilayah Galesong Selatan.
Ketua Panwaslu Kecamatan Galesong Selatan, Abdul Salam mengatakan, akhir-akhir ini banyak masukan dan informasi awal dari masyarakat terkait adanya kemungkinan dugaan klaim bantuan dari tim sukses atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga pihak panwaslu melakukan pendampingan atau pengawalan penyaluran bantuan sosial di setiap Desa.
“Banyak masukan dan informasi awal dari masyarakat terkait kemungkinan adanya klaim bantuan sosial dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab” ujar Abdul Salam yang kerap disapa Daeng Nyonri, Rabu (7/2/2024).
Daeng Nyonri menjelaskan bantuan sosial berupa beras bulog, PKH dan BPNT yang disalurkan di setiap desa murni merupakan bantuan pemerintah.
“Jadi kita berharap masyarakat segera melaporkannya jika ada klaim-klaim dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Semua PKD telah telah kami perintahkan untuk mengawal penyaluran bansos. Kita juga meminta kepada masyarakat di wilayah Galesong Selatan untuk melapor ke panwaslu kecamatan atau panwaslu desa jika menemukan adanya klaim bansos, kalau bisa direkam,” tutup Abdul Salam.
Sebagai informasi, menjelang pemilihan umum bantuan beras bulog, PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya telah disalurkan kepada masyarakat. (HSN)
