JURNAL JAKARTA – Dilansir dari akun X @AJIIndonesia Ahad, 11 Februari Aliansi Jurnalis Independen meyatakan sikap yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Oligarki nya.
Berikut cuitan yang dimuat ulang tim JURNAL;
[PERNYATAAN SIKAP]
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
PENGURUS NASIONAL DAN 40 AJI KOTA
Presiden Harus Berhenti Merusak Demokrasi dan Lindungi Kebebasan Pers Sepenuhnya.
Kepada:
Presiden @jokowi dan Oligarkinya
1) Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan demi mempertahankan investasi yang menguntungkan oligarki.
2) Kepemimpinan Presiden Jokowi yang anti-demokrasi telah ditunjukkan dengan pengesahaan sejumlah undang-undang yang justru mengancam HAM dan memperlemah institusi demokrasi mulai dari Perpres jabatan fungsional TNI, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja.
3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih memuat pasal-pasal berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Represi dan kriminalisasi thdp kritik dan pembela hak asasi manusia telah mempersempit ruang kebebasan sipil.
4) Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, masyarakat sipil yang berunjuk rasa atas berbagai undang-undang yang mengancam itu, justru ditindak dengan kekerasan. Alih-alih mengakomodir masukan dari rakyat, aktivis yang mengkritik kebijakan justru diancam dengan pasal-pasal pidana.
5) Di bawah rezim Jokowi pula, kebebasan pers mencapai situasi kritis. Pada 2023, 89 kasus serangan menargetkan jurnalis dan media, tertinggi sepanjang satu dekade.
6) Kekerasan demi kekerasan yang terjadi tanpa diikuti penyelidikan yang serius dan imparsial, mengakibatkan siklus kekerasan pada jurnalis tak pernah berhenti.
7) Oligarki media masih mencengkeram kuat sehingga mengintervensi independensi pers, UU Cipta Kerja memberangus kesejahteraan pekerja termasuk jurnalis, UU ITE disalahgunakan untuk mengancam 38 jurnalis pada tentang 2016-2023.
8) Kebebasan pers dikungkung saat perannya jauh lebih dibutuhkan di tengah demokrasi yang turun.
9) Saat ini, Presiden Jokowi makin menunjukkan ambisinya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang kotor: melemahkan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melahirkan politik dinasti, menyalahgunakan sumber daya negara dan mengintimidasi oposisi.
10) Rezim Jokowi mengabaikan pentingnya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
Tidak ada demokrasi dalam pemilu yang cacat. Tidak ada kebebasan pers jika demokrasinya mati.
11) Maka, AJI Indonesia bersama 40 AJI Kota menyatakan sikap:
– Presiden Jokowi harus berhenti menyalahgunakan kekuasaan karena merusak demokrasi dan integritas pemilu.
– Menghentikan berbagai jenis kekerasan thdp masy. sipil yg menyampaikan ekspresi serta mengawasi integritas pemilu.
– Memastikan pers dpt bekerja secara independen & bebas dari kekerasan, kriminalisasi serta intervensi kepentingan politik.
Indonesia, 12 Februari 2024.
Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Ketua Umum Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI) Arham MS, menegaskan atas nama Ketum AMJI-RI sepakat dan menyatakan dengan tegas bahwa sikap AJI Indonesia itu sama dengan sikap AMJI-RI, Senin (12/2/2024).
Pemilu (pilpres-red) kali ini benar-benar telah mempertontongkan bahwa demokrasi sedang berjalan buruk. Terlihat sejumlah menteri ikut terlibat dalam kampanye pilpres, ia pun (Jokowi) kerap memperlihatkan sikap dan mengeluarkan pernyataan yang terkesan berpihak pada salah satu paslon
“Presiden harus menghentikan tontonan buruk ini. Perilaku ini akan berpengaruh ke daerah-daerah. Ibaratnya, tontonan buruk dari hulu ke hilir,” ucap Arham.
“Saya tidak usah banyak berbicara, rekan-rekan bisa melihat dan menyaksikan sendiri seperti apa demokrasi saat ini berjalan,” kata Aktivis 98 itu.
Kataya, ini demokrasi terburuk yang dia saksikan sepanjang perjalanan hidunya.
“Saya meminta kepada rekan-rekan pers seluruh Indonesia, khususnya yang tergabung dalam AMJI-RI, pertama mari bersama kita kawal Pemilu Pilpres ini agar berjalan secara jujur dan adil. Jika pemilu berjalan jujur, adil tanpa intervensi dan kecurangan maka pemilu akan berjalan damai. Dan kedua, mari kita tunjukkan pada masyarakat Indonesia bahwa pers tetap sehat, pers tidak mati dengan mendukung serta bersikap sama dengan pernyataan sikap AJI Indonesia,” tegas Arham. (RED)
