JURNAL JAKARTA – Koordinator Relawan Nasional Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE) Anthony Leong menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengikuti jejak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem masuk ke dalam koalisi pemerintah.
“Saya yakin tidak ada penghalang bagi PKS dan Prabowo untuk menjalin kerja sama dalam kabinet dan pemerintahan mendatang. Ini hanya masalah waktu saja,” kata Anthony dalam siaran pers, Jumat (26/4/2024).
Anthony menilai peluang itu mungkin terjadi lantaran Prabowo telah berhasil menggaet PKB dan NasDem yang notabene adalah partai seperjuangan PKS dalam mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pilpres tahun ini.
Dua partai tersebut akhirnya berlabuh ke koalisi pemerintah berkat manuver politik yang dilakukan Prabowo sesaat setelah dia dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
Berita terkait:
Pengamat: Idealnya PDIP Oposisi, Harus Berani Awasi Pemerintahan
Surya Paloh Berkata: Ini Pilihan Saya, Pilihan NasDem Gabung Bersama Prabowo
“Baik NasDem maupun PKB, semua disambangi oleh Prabowo. Prabowo yang datang, bukan sebaliknya. Ini menunjukkan Prabowo seorang negarawan yang memiliki kematangan politik,” kata Anthony.
Selain itu, Anthony juga menilai Gerindra dan PKS memiliki latar belakang hubungan yang cukup harmonis. Hal tersebut dikarenakan pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, PKS menjadi partai yang konsisten mendukung Prabowo sebagai calon presiden.
Berita terkait:
Jadi Oposisi atau Koalisi, PDIP Akan Putuskan di Rakernas
Sederet Nama yang Digodok PDIP untuk Pilgub DKI Jakarta
Karena itu, Anthony yakin dalam waktu dekat PKS akan masuk menjadi koalisi meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di garis oposisi. Jika momen itu terjadi, Anthony berharap hal tersebut menjadi momentum untuk seluruh masyarakat untuk menyudahi konflik dan mulai bersatu mendukung pemerintahan baru.
“Ketika selesai (Pilpres) Prabowo mengajak semua elite untuk membangun bangsa kedepan. Prabowo memberi contoh seorang pemimpin yang punya jiwa besar,” kata Anthony.
PKB Merapat ke Prabowo
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menuturkan, seluruh partai politik akan bergabung ke dalam koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kecuali PDIP. Sementara itu, dia mengklaim partainya sudah menerima hasil dari KPU.
“Saya belum tahu persis, tapi yang jelas semua partai kecuali yang gugat PTUN ya [PDIP], ini sudah menerima keputusan KPU. Kami PKB menerima secara langsung diwakili oleh Sekjen pasangan calon juga hadir. Artinya sudah selesai,” kata Jazilul di Gedung DPR RI, Jumat (26/4/2024).
Jazilul pun tak ingin berkomentar atas sikap yang diambil PDIP tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak sebagai partai politik untuk menuntut keadilan melalui ranah yudisial.
“Wah itu haknya PDIP yang mengajukan PTUN, kita enggak bisa menilai apa yang menjadi langkah dari partai lain,” kata Jazilul.
Sementara itu, Jazilul juga menuturkan nasib PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan dan belum dikunjungi oleh Prabowo. Dia mengklaim PKS juga satu pemikiran dengan PKB yaitu menerima hasil Pilpres dan tidak ingin kegaduhan setelahnya.
“PKS, saya pikir satu visi terkait tidak ingin ada geger-geger setelah Pilpres. Bahasanya Pak Prabowo kemarin kan diakhiri dengan senyuman bersama Pak Muhaimin,” kata Jazilul.
Jazilul juga menegaskan proses perjalanan menjadi koalisi maupun oposisi masih panjang. Dia mengingatkan dengan agenda pelantikan yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Selama masa tunggu tersebut, Prabowo berhak memilih rekan yang akan diajaknya untuk masuk ke dalam kabinet.
“Karena Prabowo kan presiden terpilih, ada proses, ada momentum ada tahapan,” kata dia.
Lebih lanjut, dia menjamin tidak akan ikut campur dengan proses penentuan menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Dia ingin menghargai hak prerogatif presiden dan wakil presiden terpilih dalam menentukan pembantunya.
“PKB berpikir secara konstitusi saja, bahwa setelah Pak Prabowo dilantik memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya, dan PKB akan menghormati hal itu,” kata Jazilul.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan keinginan partainya untuk bekerja sama dengan presiden terpilih Prabowo Subianto berikut Partai Gerindra selepas kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Cak Imin menjelaskan, keinginan itu disampaikan ke Prabowo demi mewujudkan agenda-agenda pembangunan ke depan, yang ujungnya ialah kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat.
“PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang,” kata Muhaimin saat jumpa pers bersama Prabowo di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4).
Dalam jumpa pers yang sama, Muhaimin menyebut dia juga menyerahkan ke Prabowo dokumen berisi delapan agenda perubahan PKB. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut poin per poin agenda perubahan tersebut.
“Delapan agenda PKB diserahkan kepada Prabowo. Kira-kira begitu untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo pada masa yang akan datang,” kata Cak Imin.
Koalisi Prabowo Makin Gemoy
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad, Khoirul Umam memprediksi, koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bakal semakin gemuk.
Sebab, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berseberangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah menunjukkan sinyal mendekat ke Prabowo-Gibran.
“Pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen,” kata Umam, Kamis (25/4/2024).
“Bahkan jika guguatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin ‘gemoy’, yakni sekitar 74 persen,” ujar dia.
Umam menyampaikan, kekuatan koalisi Prabowo-Gibran yang saat ini berada di kisaran 48 persen membuka politik akomodasi selebar-lebarnya.
Sebab, menurut dia, butuh sekitar 60 persen kekuatan di parlemen untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam kekuasaan.
Ia mengatakan, dukungan dari Nasdem, PKB, dan PPP membuat koalisi Prabowo punya kekuatan lebih cukup untuk sebuah sistem pemerintahan dengan sistem presidensial dan multipartai.
Walaupun demikian, Umam mengingatkan, Prabowo-Gibran hendaknya tetap membuat ruang bagi kekuatan oposisi yang memadai untuk menjaga sistem check and balance.
Ia mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran pun beruntung apabila PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi kekuatan oposisi karena dua partai itu sulit bersatu. Umam mengibaratkan PDI-P dan PKS selayaknya air dan minyak karena basis ideologi yang sangat berbeda bahkan bertolak belakang.
“Kedua partai itu memang berpeluang bisa memainkan peran kritis dalam konteks kebijakan publik, namun akan kesulitan untuk membangun gerakan politik oposisional yang solid dan memadai karena ada akar faksinalisme akut akibat perbedaan ideologi,” kata dia. (RED)
