JURNAL MAKASSAR – Ketua Umum Lembaga Advokasi HAM Indonesia (LHI), Arham MSi La Palellung kembali menegaskan kepada seluruh perangkat desa di Kabupaten Soopeng untuk tidak terjebak dalam politik pragmatis.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan hari ini, La Palellung menekankan bahwa perangkat desa harus tetap netral dan tidak terlibat dalam mendukung atau mengkampanyekan calon tertentu dalam pemilihan.
“Sebagai Ketua Umum LHI, saya ingin menegaskan bahwa perangkat desa harus menjauhkan diri dari politik praktis. Terlibat dalam kampanye atau mendukung calon tertentu adalah tindakan yang sangat tidak pantas dan melanggar aturan,” ujar La Palellung di Makassar.
Baca juga: Paksaan dan Intimidasi Pemilih Mirip Belanda Zaman Penjajahan
Baca juga: Warning Buat Kepala Desa Jelang Pilkada Soppeng
La Pellung juga menegaskan bahwa LHI tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum perangkat desa yang terbukti terlibat dalam politik praktis.
“Dari informasi yang kami terima, sudah ada indikasi bahwa beberapa oknum perangkat desa diduga terlibat dalam kampanye salah satu calon. Kami akan menindaklanjuti informasi ini untuk memastikan kebenarannya,” tambahnya.
Aktivis anti korupsi itu mengingatkan bahwa pernyataannya ini sekaligus merupakan peringatan kepada semua perangkat desa agar tidak terpengaruh oleh politik pragmatis.
“Perangkat desa harus tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka, serta tidak membiarkan diri mereka di intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Kami berharap perangkat desa tidak takut dan tetap teguh pada prinsip netralitas,” tegasnya.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menjaga integritas dan netralitas perangkat desa dalam proses politik di Soppeng, serta memastikan bahwa semua kegiatan pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. (FSL)
