JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sistem distribusi elpiji 3 kg agar lebih tepat sasaran. Langkah ini dinilai jauh lebih mendesak daripada mengikuti usulan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kami tidak setuju jika subsidi BBM dikurangi. Fokus utama seharusnya pada subsidi elpiji 3 kg agar benar-benar targeted atau tepat sasaran,” ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Said mendorong pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada basis data sentral dalam menyalurkan subsidi. Ia menyarankan penerapan verifikasi identitas yang lebih ketat guna memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.
Beberapa poin usulannya antara lain, penggunaan sidik jari (fingerprint) atau pemindaian retina mata saat transaksi, melakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari manipulasi data di lapangan.
Menurut kalkulasi Banggar DPR, kebutuhan riil masyarakat terhadap elpiji bersubsidi sebenarnya jauh di bawah pagu anggaran yang ditetapkan saat ini. Jika sistem pengawasan diperketat, negara diyakini bisa menghemat anggaran dalam jumlah besar.
“Berdasarkan hitungan kami, jika penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, kita hanya butuh sekitar 5,4 juta ton. Angka ini jauh lebih efisien dibandingkan pagu saat ini yang mencapai 8,6 juta ton. Jadi, kita tidak perlu menghambur-hamburkan anggaran untuk hal yang sia-sia,” tutupnya. (HZR/TIM)
