LUWU TIMUR – Isu ketidaktransparanan proyek pembangunan di Kabupaten Luwu Timur kembali mencuat. Sorotan tajam publik diarahkan pada proyek pembangunan WC senilai Rp170 juta yang dinilai tidak proporsional dengan ukuran dan kualitas fisiknya.
Kekhawatiran publik kian membesar menyusul adanya laporan mengenai seorang pelaksana proyek yang menggunakan klaim sebagai keluarga bupati untuk memuluskan jalannya proyek.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kajian dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI), Muh Rafii, menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek yang menggunakan APBD maupun APBN di Luwu Timur.
Desak Pertanggungjawaban Uang Negara
Rafii menegaskan bahwa uang negara harus dipertanggungjawabkan, tanpa memandang skala proyek.
“Proyek besar atau kecil, semuanya memakai uang negara. Dan uang negara harus dipertanggungjawabkan. Banom AMJI-RI akan aktif melakukan monitoring terhadap semua proyek di Luwu Timur, tanpa terkecuali,” tegas Muh Rafii.
Ia menilai kasus proyek WC senilai Rp170 juta menjadi indikasi kuat perlunya transparansi penuh dari Pemerintah Daerah.
“Ketika nilai proyek dan hasil fisiknya tidak seimbang, publik berhak bertanya. Pemerintah wajib menjawab,” tambahnya.
AMJI-RI secara khusus menyoroti praktik pelaksana proyek yang diduga memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan pejabat daerah.
“Kalau benar ada kontraktor yang mengaku keluarga bupati untuk meloloskan proyek atau menghindari kritik, itu praktik yang harus dihentikan. Pemerintahan yang sehat berdiri di atas merit, bukan kedekatan,” ujar Rafii, menyorot dugaan praktik nepotisme yang merusak tata kelola pembangunan.
Sebagai langkah nyata, AMJI-RI menyatakan akan segera menyusun kajian independen berdasarkan laporan lapangan, dokumen teknis, dan hasil monitoring media.
“Kami akan lakukan kajian secara menyeluruh. Kami ingin memastikan tata kelola pembangunan di Luwu Timur berjalan transparan dan profesional,” tutup Rafii, menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga integritas anggaran pembangunan. (FSL)
