JURNAL – Tulisan ini merupakan diskursus publik yang memotret arah kebijakan pemerintah dari apa yang terproyeksi di ruang terbuka. Ini bukan sekadar penilaian atas intensi personal, melainkan refleksi kritis atas genapnya satu tahun perjalanan pemerintahan Suwardi Haseng. Sejauh mata publik memandang, rezim ini berjalan dalam irama yang linear: tenang, rapi, namun cenderung minim akselerasi yang mendasar.
Dalam dialektika politik, stabilitas memang merupakan modalitas penting. Namun, ketenangan yang berlebihan patut dicurigai sebagai indikasi kekuasaan yang terlalu “main aman” atau terjebak dalam zona nyaman birokrasi.
Kerja Rutinitas vs Politik Perubahan
Adalah kekeliruan jika menyebut pemerintahan ini tidak bekerja. Mesin birokrasi berputar, serapan anggaran berjalan, dan harmonisasi antarlembaga terjaga. Namun, dalam kacamata politik praktis, pertanyaannya bukan lagi “apa yang dikerjakan?” melainkan “perubahan fundamental apa yang telah dihasilkan?”
Hingga tahun pertama ini, publik masih mengalami disorientasi dalam membaca arah besar perubahan. Belum ada kebijakan breakthrough (terobosan) yang secara eksplisit memutus rantai persoalan klasik masyarakat. Yang tersaji justru potret pemerintahan yang sibuk merawat keseimbangan (stabilitas) ketimbang melakukan intervensi struktural terhadap keluhan warga.
Mutasi Jabatan: Sekadar Penataan Organik atau Visi Politik?
Instrumen paling gamblang dalam membaca arah kekuasaan adalah kebijakan mutasi. Secara administratif, mutasi adalah hal lumrah. Namun secara politis, ia adalah pesan tentang siapa yang dipercaya untuk mengeksekusi visi.
Sayangnya, mutasi jabatan strategis di era Suwardi Haseng tampak sekadar sebagai rutinitas teknis kepegawaian. Ia kehilangan narasi besar. Tanpa penjelasan arah yang kuat, publik secara otomatis akan membaca bahwa jabatan-jabatan tersebut hanya dikelola secara administratif, bukan digunakan sebagai alat pukul untuk melakukan lompatan kinerja. Jika mutasi tidak melahirkan perubahan ritme kerja, maka ia tak lebih dari sekadar “arisan jabatan”.
Defisit Risiko dan Pragmatisme Birokrasi
Pemerintahan ini tampak sangat memuja ketertiban prosedural. Konflik terbuka diredam, dan kebijakan yang berpotensi memicu resistensi dihindari sedemikian rupa. Di satu sisi, ini adalah keberhasilan manajerial. Di sisi lain, ini menunjukkan adanya gejala keengganan mengambil risiko politik.
Perubahan struktural yang sejati selalu membawa konsekuensi ketidaknyamanan bagi kelompok tertentu. Jika sebuah rezim selalu menghindar dari risiko, maka kebijakan yang lahir hanyalah “bedak kecantikan” di permukaan, tanpa menyentuh akar penyakit di tingkat sistemik.
Partisipasi Seremonial dan Ruang Uji Publik yang Mandek
Upaya perbaikan pelayanan memang ada, namun ia hadir tanpa ruang uji publik yang transparan. Indikator capaian jarang dibuka untuk diperdebatkan, sehingga keberhasilan hanya menjadi klaim searah dari penguasa.
Demikian pula dengan partisipasi masyarakat yang masih terjebak pada format seremonial. Rakyat diundang untuk mendengar, bukan untuk memengaruhi keputusan strategis. Kritik pun masih sering direspons dengan gestur defensif, seolah kritik adalah gangguan terhadap keharmonisan, bukan sebagai energi penyeimbang (check and balances).
Hilangnya Rasa Mendesak (Loss of Sense of Urgency)
Masalah krusial dari setahun pemerintahan ini adalah absennya rasa darurat. Seolah-olah daerah sedang baik-baik saja dan tidak ada isu akut yang perlu diputus secara radikal. Padahal, realitas ekonomi dan ketimpangan di akar rumput menuntut akselerasi yang melampaui standar prosedur operasional biasa.
Ketika kekuasaan kehilangan sense of urgency, ia akan sibuk dengan urusan-urusan internal dan perayaan-perayaan kecil, sementara rakyat menunggu di luar gerbang dengan persoalan yang kian menumpuk.
Ultimatum Tahun Kedua: Keluar dari Zona Aman
Jika tahun pertama adalah fase konsolidasi dan adaptasi, maka tahun kedua adalah pertaruhan legitivasi. Suwardi Haseng harus membuktikan bahwa kekuasaan ini punya “taji” untuk melakukan transformasi.
– Mutasi harus menjadi alat visi, bukan sekadar distribusi posisi.
– Kebijakan harus berani memicu ketegangan sehat demi kepentingan publik yang lebih luas.
– Kritik harus ditempatkan sebagai kompas, bukan ancaman stabilitas.
Kekuasaan tidak diukur dari seberapa sunyi ia dijalankan, melainkan dari seberapa berani ia mengusik kenyamanan para penikmat status quo demi keadilan sosial. Tahun kedua akan menjadi hakim: apakah pemerintahan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai rezim yang progresif, atau sekadar penjaga administrasi yang lewat begitu saja tanpa bekas.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, penulis tidak sedang berhadapan dengan kekuasaan, melainkan sedang menjaga marwah demokrasi. Janji politik bukan sekadar komoditas elektoral yang habis pakai, tapi kontrak sosial yang harus ditagih hingga tuntas. (*)
Penulis: Arham M.Si. La Palellung (Ketua AMJI-RI/Warga Soppeng)
