Oleh: Bayu Purnomo (Tokoh Aktivis Luwu Raya / Wakil Sekretaris KNPI Sulawesi Selatan Periode 2019–2022)
JURNAL – Momentum Hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi ajang refleksi mendalam bagi kita semua, khususnya di Kabupaten Luwu. Sumpah yang diikrarkan puluhan tahun silam adalah tentang persatuan dan kedaulatan. Hari ini, bagi pemuda Luwu, kedaulatan itu harus diterjemahkan sebagai hak untuk berdaya, bekerja, dan sejahtera di atas tanah kelahiran sendiri.
Sangat ironis dan memprihatinkan melihat realitas yang terjadi saat ini. Di satu sisi, Kabupaten Luwu dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa dengan hadirnya industri-industri besar, seperti PT Masmindo Dwi Area (MDA), PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS), serta berbagai sektor industri lainnya. Logikanya, dengan investasi sebesar itu, peluang kerja semestinya terbuka lebar bagi anak-anak muda lokal.
Namun, apa yang kita lihat di lapangan? Ribuan pemuda Luwu justru memilih hijrah dan merantau ke daerah lain, seperti Morowali di Sulawesi Tengah, demi mencari pekerjaan. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman karena begitu sulitnya mengakses lapangan kerja di tanah sendiri. Sungguh memilukan, anak-anak muda Luwu seolah-olah tidur di atas emas, tetapi harus pergi ke tanah orang hanya untuk menyambung hidup.
Persoalan utama dari fenomena ini adalah tertutupnya akses ke perusahaan-perusahaan besar tersebut. Proses penerimaan tenaga kerja dinilai tidak akuntabel dan jauh dari kata transparan. Realitas pahitnya, hanya mereka yang memiliki backing atau koneksi orang dalam yang bisa melenggang masuk. Sementara itu, pemuda lokal yang punya kompetensi tetapi tidak memiliki jaringan hanya bisa gigit jari dan menjadi penonton di rumah sendiri.
Tantangan besar kita saat ini berada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Dibutuhkan political will atau kemauan politik yang kuat dan nyata dari pemda untuk berkomitmen penuh terhadap pemanfaatan tenaga kerja lokal. Komitmen ini harus tegas, bukan sekadar formalitas di atas kertas—di mana tenaga kerja dari luar Luwu dengan mudahnya mengubah KTP menjadi KTP Luwu hanya demi memenuhi kuota formal. Proteksi dan keberpihakan terhadap pemuda asli Luwu harus menjadi prioritas utama.
Ini adalah momentum dan kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi, angka kemiskinan di Kabupaten Luwu saat ini masih berada pada level yang cukup memprihatinkan. Mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal secara transparan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.
Sudah saatnya Pemda Luwu berbenah, membangun sistem rekrutmen yang bersih, dan menekan ego sektoral demi masa depan generasi muda. Jangan biarkan pemuda Luwu terus-menerus menjadi penonton di tengah gemerlapnya investasi tambang dan industri di tanah mereka sendiri. Kembalikan hak pemuda Luwu untuk menjadi tuan rumah di tanah para leluhurnya. (*)
