BOGOR – Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) resmi menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di The Tavia Riverside Resort, Puncak, Bogor, pada Jumat (16/01/2026). Selain sebagai sarana konsolidasi internal, forum ini dirancang untuk merumuskan solusi atas beragam isu krusial yang tengah dihadapi bangsa.
Agenda besar ini diikuti oleh jajaran pengurus dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta delegasi dari 350 kabupaten/kota se-Indonesia. Berkumpulnya pengurus dari berbagai penjuru tanah air ini bertujuan untuk memperkokoh kesatuan dan kekuatan organisasi di level nasional.
Presiden LIRA, Andi Syafrani, menegaskan bahwa Rakernas II merupakan titik balik penting bagi organisasi dalam memetakan serta merespons dinamika nasional. Fokus utama pertemuan ini adalah mempererat koordinasi kepengurusan di tingkat daerah hingga ke organisasi sayap, baik di pusat maupun wilayah.
Dalam keterangannya, Andi menyoroti isu hangat terkait wacana revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang kini kembali bergulir. Menurutnya, perdebatan mengenai regulasi tersebut perlu disikapi secara serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat maupun para elit politik.
Guna memberikan kontribusi nyata, DPP LIRA mengadakan kajian akademis dengan menggandeng sejumlah tokoh kompeten. Nama-nama seperti pendiri SMRC Saiful Mujani, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, hingga politisi Airin Rachmi Diany turut memberikan perspektif mereka dalam forum tersebut.
Andi menambahkan bahwa seluruh masukan dari para pakar dan praktisi ini akan dikristalisasi menjadi sikap resmi organisasi. Dokumen rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak eksekutif dan legislatif sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pemilu dan Pilkada ke depan.
Melalui Rakernas II ini, LIRA berkomitmen untuk terus menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat sekaligus mitra kritis pemerintah demi memastikan setiap kebijakan publik berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (RED)
