TAKALAR – Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan, Hj. Fadilah Fahriana, bersama Anggota DPRD Takalar dari Fraksi PKB, H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah, turun langsung meninjau penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah antrean panjang masyarakat di SPBU 74.922.05 Boddia, Kecamatan Galesong, Sabtu (12/9/2026) siang.
Kehadiran para wakil rakyat tersebut merupakan respons cepat atas keluhan warga yang mengular berjam-jam demi mendapatkan pasokan BBM. Dalam kesempatan itu, keduanya turut membagikan minuman dingin kepada para pengendara yang kelelahan menunggu di bawah terik matahari.
“Ini bentuk kepedulian sosial untuk membantu meringankan beban fisik para pengendara. Mengantre berjam-jam tentu melelahkan dan memicu dehidrasi,” ujar Hilal Hamzah di tengah lokasi peninjauan.
Hilal menjelaskan, peninjauan lapangan ini tidak hanya sekadar melihat kondisi fisik antrean, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi warga secara langsung. Masukan tersebut akan segera dibawa ke DPRD untuk merumuskan langkah taktis penyelesaian bersama pihak terkait agar distribusi kembali normal.
Kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kg di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Takalar, telah memicu keresahan luas. Situasi ini dinilai mengancam hak dasar masyarakat, mulai dari penghidupan yang layak, kelangsungan ekonomi, hingga mobilitas harian.
Menanggapi krisis ini, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Forkopimda bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan. Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Takalar menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan guna memanggil pihak-pihak terkait untuk mengurai empat krisis utama.
Berdasarkan surat undangan resmi yang dikeluarkan, RDP tersebut akan membahas empat agenda besar berikut:
1. Pengelola SPBU se-Kabupaten Takalar: Evaluasi terkait kelangkaan BBM.
2. Dinas Terkait dan Pertamina: Pembahasan lonjakan harga gas elpiji 3 kg.
3. PLN ULP Takalar: Penanganan pemadaman listrik bergilir.
4. BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Takalar: Evaluasi penentuan data desil kemiskinan yang dinilai tidak objektif.
Ketua DPRD Kabupaten Takalar, H. Muhammad Rijal, menegaskan bahwa keempat persoalan krusial tersebut—mulai dari BBM langka, gas mahal, listrik padam, hingga data desil yang amburadul—harus segera diselesaikan tuntas tanpa penundaan.
“Kami tidak ingin Takalar gaduh. Empat persoalan ini harus diselesaikan di meja resmi. Semua pihak terkait wajib hadir dan menjelaskan secara terbuka,” pungkas Rijal. (HSN/TIM)
