TAKALAR – Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, S.STP., M.A.P., M.I.Kom., menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikan Hari Kesadaran Nasional sebagai momentum krusial untuk memperkuat integritas, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan publik.
Pesan tegas tersebut disampaikan Hasbi saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Takalar di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar, Kamis (17/9/2026).
Upacara berlangsung khidmat. Prosesi diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, dilanjutkan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengucapan Panca Prasetya Korpri, serta doa bersama.
Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir, di antaranya Kapolres Takalar, Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Agama Takalar, Ketua DPRD Takalar, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.
Dalam amanatnya, Hasbi menyoroti pentingnya memaknai upacara setiap tanggal 17 bukan sekadar rutinitas formalitas belaka. Ia mengingatkan bahwa kegiatan ini adalah instrumen pembinaan aparatur sekaligus pengingat atas sumpah jabatan sebagai abdi negara.
“Pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 bukan hanya seremonial, tetapi merupakan momentum pembinaan bagi Aparatur Pemerintah, TNI, Polri, PNS, PPPK, dan seluruh abdi negara,” ujar Hasbi.
Hasbi mendesak agar semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan secara nyata dalam etos kerja sehari-hari. Integritas tinggi, produktivitas, serta kecepatan merespons kebutuhan masyarakat harus menjadi standar perilaku setiap aparatur.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan fungsi manajemen yang disiplin dalam birokrasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan yang terukur. Menurutnya, kepemimpinan mutlak dimiliki setiap pegawai, minimal kemampuan memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain.
“Diharapkan setiap pegawai memiliki manajemen yang baik. Minimal mampu memimpin dirinya sendiri dan mampu mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.
Tegas Soal Persiapan KUA-PPAS
Menyongsong agenda penting pemerintahan, Hasbi secara khusus menginstruksikan seluruh OPD agar bersiap diri menghadapi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ia melarang keras OPD datang ke meja pembahasan hanya dengan membawa daftar usulan tanpa landasan argumentasi yang kuat. Setiap program yang diajukan wajib berbasis data, memiliki target terukur, serta selaras dengan kepentingan publik.
“Kepada seluruh ASN, saya minta persiapkan mental, argumentasi, data, dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka mengikuti pembahasan KUA-PPAS,” tegas Hasbi.
“Saya juga minta seluruh OPD tidak hanya membawa usulan kepada DPRD, tetapi juga mengerti apa indikatornya, apa targetnya, apa dasar hukumnya, dan seberapa besar kontribusi usulan tersebut untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Rangkaian upacara ditutup dengan doa bersama demi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Takalar. (HSN/TIM)
