LUWU TIMUR – Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (Disdagkop UKMP) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) menggelar rapat koordinasi (rakor) di SPBU 74.929.01 Wotu, Senin (27/10/2025). Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut atas terhentinya pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi bagi para nelayan di SPBU Wotu yang telah berlangsung selama sepekan.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Disdagkop UKMP Lutim, Senfry Oktavianus, Kepala Dinas Perikanan, Alimuddin Nasir, Kepala Desa Bawalipu, Wahyuddin, Kanit Intelkam Polsek Wotu, Jemris Mpanesi, serta perwakilan SPBU 74.929.01 Wotu, Jamal.
Kepala Disdagkop UKMP, Senfry Oktavianus mengungkapkan bahwa kendala utama terhentinya layanan adalah karena jumlah kuota BBM Solar Subsidi yang tersedia di SPBU Wotu belum mampu memenuhi total kebutuhan masyarakat.
“Ini menjadi masalah, di mana stok yang ada hanya 8.000 liter per hari. Sementara itu, total kebutuhan nelayan dalam sehari saja mencapai 5.400 liter. Jika ditambah 1.000 liter untuk kebutuhan darurat layanan RSUD I Lagaligo Wotu, tentu stok ini tidak dapat memenuhi kebutuhan angkutan umum dan angkutan barang,” jelas Senfry.
Ia juga menekankan posisi strategis SPBU Wotu yang berada di area ‘segitiga emas’ jalur menuju Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Menanggapi hal ini, Senfry menambahkan bahwa pihaknya telah langsung berkoordinasi dengan SBM Pertamina Makassar, Bapak Yoga, melalui sambungan telepon untuk menindaklanjuti kebutuhan BBM di SPBU Wotu.
“Melalui koordinasi tersebut, pihak SBM Pertamina mengaku untuk sementara akan mengirimkan stok BBM tambahan sebanyak 16.000 liter ke SPBU Wotu, sembari mereka melakukan kalkulasi perhitungan kebutuhan BBM nelayan, angkutan umum, dan angkutan barang secara menyeluruh,” tambah Senfry.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan, Alimuddin Nasir, memastikan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan agar semua surat rekomendasi BBM untuk nelayan tepat sasaran dan sesuai dengan hasil aplikasi verifikasi Xstar.
“Hasil verifikasi kami, surat-surat rekomendasi yang terbukti bukan berprofesi sebagai nelayan telah kami tarik semua. Surat rekomendasi hanya akan diberikan kepada mereka yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan,” tegas Alimuddin Nasir.
Terakhir, terkait isu pungutan liar (pungli) dalam pelayanan di SPBU, pihak pengelola, Jamal, dengan tegas membantah praktik tersebut.
“Tidak benar ada pungli. Kami terus mengimbau agar masyarakat tidak memberikan uang lebih kepada operator atau pihak SPBU. Lihat harga di dispenser, bayar sesuai harga yang tertera. Kalau ada yang meminta (uang lebih), laporkan langsung kepada saya,” jelas Jamal. (*)
