TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Takalar. Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah” ini dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar pada Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., dengan didampingi Wakil Bupati, Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.M., serta Sekretaris Daerah, Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom.
Turut hadir dalam acara ini Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar (mewakili Kapolres Takalar), unsur Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, serta camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat koordinasi, saling berbagi informasi, dan meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Menurut Bupati, FGD ini harus menjadi agenda rutin yang terstruktur dan terpadu. Dengan demikian, setiap persoalan di tengah masyarakat dapat diidentifikasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti secara cepat oleh instansi yang berwenang.
Ia juga mengingatkan para peserta untuk peka terhadap penyebaran informasi di media sosial. Daeng Manye menilai banyak masalah kecil yang membesar akibat informasi yang tidak utuh atau belum terverifikasi.
“Daerah yang aman akan membuat pembangunan berjalan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Daeng Manye.
Sekretaris Daerah Takalar, Dr. H. Muhammad Hasbi, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan wadah untuk memperkuat fungsi intelijen lintas instansi, mulai dari Kesbangpol, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga BIN. Terdapat tiga agenda utama yang dibahas:
– Penguatan koordinasi intelijen terpadu.
– Pemetaan potensi konflik sosial di seluruh kecamatan.
– Penyusunan strategi pencegahan konflik secara konkret.
Mewakili Kapolres Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar, AKP Asrullah, S.H., memaparkan dua isu krusial yang memerlukan perhatian bersama:
1. Konflik Lahan PTPN: Potensi gesekan di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan pascamusim panen tebu, khususnya terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
2. PSN Laikang: Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Laikang yang kini kondusif berkat sosialisasi cepat pemerintah daerah. Pihak kepolisian mendorong sosialisasi berkelanjutan yang melibatkan camat dan tokoh masyarakat agar warga tidak termakan isu miring.
Di sisi lain, Dandim 1426/Takalar, Letkol Inf. Anton Timotius Milala, S.E., M.I.P., mengingatkan pentingnya mewaspadai aktivitas tambang ilegal dan penyalahgunaan narkoba yang berpotensi memicu konflik sosial. Terkait konflik PTPN, ia mendorong percepatan administrasi HGU serta mediasi berkala antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat guna mencegah klaim sepihak.
Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin, mengapresiasi sinergi yang terbangun melalui FGD ini. Menurutnya, stabilitas keamanan adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyarankan agar peta kerawanan wilayah yang terintegrasi segera disusun sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan akurat. (HSN)
