LUWU TIMUR – Anggota Divisi Investigasi Lak-HAM Indonesia (LHI), Wahyu Al Ayubi, melayangkan kritik tajam terhadap Polres Luwu Timur terkait penanganan dugaan tambang Galian C ilegal di sepanjang Sungai Kalaena.
Wahyu menilai isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterbitkan pihak kepolisian sangat kontradiktif dengan realitas di lapangan.
Berdasarkan SP2HP Nomor: B/16/I/Res.1.24/2026/Reskrim tertanggal 20 Januari 2026, Polres Luwu Timur menyatakan bahwa laporan mengenai aktivitas tambang tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Namun, Wahyu membeberkan fakta miris bahwa di tengah proses hukum yang berjalan, operasional tambang justru tetap melenggang bebas tanpa ada tindakan penertiban.
“Dalam SP2HP disebutkan kasus masih diselidiki, tetapi faktanya di lapangan, aktivitas tambang terus berlanjut seolah-olah kebal hukum. Ini sangat kami sesalkan,” tegas Wahyu, dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).
Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada formalitas administratif semata. Menurutnya, membiarkan pelanggaran hukum berlangsung saat proses penyelidikan berjalan adalah bentuk ketidaksiapan institusi dalam melindungi lingkungan dan aturan.
LHI mendesak Polres Luwu Timur untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, bukan sekadar memberikan informasi perkembangan tanpa aksi nyata.
LHI menuntut penghentian total seluruh aktivitas Tambang Galian C (TGC) di Sungai Kalaena selama proses hukum berlangsung.
Selanjutnya LHI mempertanyakan keseriusan aparat jika aktivitas ilegal tetap dibiarkan eksis.
Wahyu menegaskan bahwa Lak-HAM Indonesia akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika tidak ada langkah konkret dan ketegasan di lapangan, pihaknya tidak ragu untuk membawa persoalan ini ke instansi yang lebih tinggi.
“Jika tetap tidak ada tindakan tegas, kami akan mempertanyakan komitmen penegakan hukum di Luwu Timur dan segera melayangkan laporan ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya. (TIM)
