JURNAL PALOPO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar deklarasi kampanye damai pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, yang dilaksanakan di Kantor KPU pada Rabu (7/5/2025).
Diketahui, dari 4 pasangan calon (paslon) yang bertarung, pasangan Putri Dakka-Haidir Basir tidak hadir.
Kegiatan kampanye damai ini dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Sulsel Irjen Rusdi Hartono hingga Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP.
“Mulai hari ini tanggal 7-20 Mei kita masuk kepada musim kampanye. Terkait dengan kampanye, kampanye adalah wadah pendidikan politik untuk masyarakat dan harus dinikmati oleh semuanya,” kata Ketua KPU Sulsel Hasbullah.
Adapun ketiga paslon yang hadir yakni paslon nomor urut 2 yakni Farid Kasim Judas-Nurhaeni, paslon nomor urut 3 Rahmad Masri Bandaso-Andi Tenri Karta, dan paslon nomor urut 4 Naili Trisal-Akhmad Syarifudin Daud. Sementara paslon nomor urut 1 Putri Dakka-Haidir Basir tidak hadir.
Hasbullah juga mengingatkan terkait larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye mulai dari menghina orang, agama, golongan hingga merusak alat peraga. Menurut dia, paslon yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas.
“Kami ingatkan larangan secara tegas, memungkinkan di proses kampanye apabila melakukan pelanggaran dibatalkan sebagai calon, apalagi jikalau menjanjikan atau memberikan uang kepada orang lain dan Bawaslu membuktikan maka ada kemungkinan Paslon dibatalkan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga menegaskan terkait tidak adanya serangan fajar. Menurutnya, perilaku tersebut merusak nasib Kota Palopo.
“Kasatpol PP saya kirim mendampingi melakukan pengawasan pelanggaran dan membantu Bawaslu, kalau bisa langsung pecat. Kasatpol PP mohon bantu, kalau tidak Kasatpolnya saya copot. Jangan coba-coba serangan Fajar, saya sudah jauh ke Palopo jangan coba-coba,” ucap Andi Sudirman.
Andi Sudirman menjelaskan telah mengirim 48 anggota Satpol PP untuk membantu pengamanan PSU Palopo. Selain itu, dia juga mengatakan akan menindak tegas ASN yang tidak netral.
“Pak Kejati itu putra asli Palopo, kita jaga dia. jangan bikin malu, bisa jadi kalau PSU lagi ini ditarik ke KPU pusat, malunya tidak tanggung-tanggung, bisa jadi KPU lagi di diskualifikasi,” ungkapnya.
“ASN juga netralitas, pastikan itu pak Pj (wali kota Palopo) kalau teriak begitu berarti ada masukan. Tolong partisipan laporkan semua pelanggaran,” tutupnya. (*)
