BARRU – Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali berada dalam ancaman bencana banjir seiring tibanya musim penghujan. Mengingat rekam jejak tahun-tahun sebelumnya, Barru termasuk daerah yang sangat rawan bencana.
Ketua DPP Majelis Pertimbangan Organisasi dan Etik Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI), Arianto mengatakan fakta kritis menunjukkan bahwa infrastruktur air di Barru berada dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa kanal atau sungai-sungai kecil kurang berfungsi secara optimal dalam mengalirkan air hujan ke sungai besar.
Masalah ini diperparah oleh, tidak adanya pembangunan sungai kecil baru untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Gorong-gorong beton kotak rel kereta api (box culvert) sebagai saluran air utama.
Kemudian, pengerukan tambang galian di gunung yang tidak terkendali di Kecamatan Mallusetasi, yang secara langsung merusak lingkungan dan meningkatkan risiko banjir.
Pelayanan publik dan seruan aksi pelayanan publik memiliki kaitan yang sangat erat dan mendesak dengan penanggulangan bencana, baik alam maupun non-alam.
Sebagai pengamat lingkungan hidup, Arianto mendesak agar Pemerintah Daerah Barru beserta seluruh jajarannya dapat melahirkan inovasi nyata dalam hal kebencanaan. Tekanan harus diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menciptakan solusi dalam penanganan Prabencana banjir.
Sejumlah hal yang memerlukan atensi khusus dan tanggung jawab Bupati Barru terkait pelayanan publik dalam hubungannya dengan kebencanaan, meliputi: Pencegahan banjir yang bersifat straregis, bukan hanya sekadar membersihkan got di depan kantor. Dibutuhkan penanganan serius dampak pengerukan tambang di gunung.
Mitigasi dan kesiapsiagaan yang terstruktur; Kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana menghadapi banjir; Koordinasi antar instansi dan pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif; Fokus pada upaya penanggulangan bencana banjir jauh lebih penting dan utama dibandingkan sekadar penanganan pasca bencana. (FSL)
