TAKALAR – Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, akhirnya melantik total 311 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rotasi jabatan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Pelantikan yang digelar di lapangan Kantor Bupati pada Senin (20/10/2025) ini, merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan kinerja organisasi pemerintahan daerah.
Kekosongan jabatan strategis meskipun ratusan pejabat telah dilantik, sejumlah posisi vital di Pemkab Takalar dilaporkan masih belum terisi.
Jabatan yang saat ini kosong tersebut meliputi: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Sekretaris DPRD; Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kepala Inspektorat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Firdaus Manye memastikan bahwa kekosongan jabatan-jabatan strategis tersebut akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka (selter).
“Itu sedang berproses. Dalam waktu dekat akan dilakukan selter,” ujar Bupati usai prosesi pelantikan.
Ia menegaskan bahwa pengisian seluruh formasi jabatan adalah prioritas demi memperkuat kinerja organisasi dan memastikan roda pemerintahan berjalan maksimal.
“Semua jabatan di Takalar akan segera terisi agar roda pemerintahan berjalan maksimal,” tegasnya.
Rincian Pejabat yang di lantik
Adapun 311 ASN yang dimutasi dan dilantik pada hari ini terdiri dari berbagai tingkatan dan fungsi, yaitu: 25 Pejabat Pimpinan Tinggi; 101 Pejabat Administrator; 23 Kepala Puskesmas; 23 Kepala Sekolah; 3 Pejabat Fungsional.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menyatakan bahwa mutasi ini adalah bagian dari reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional.
Pesan Bupati: Jangan Injak Rem, Tapi Tancap Gas
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Bupati Firdaus Daeng Manye memberikan arahan tegas untuk segera bekerja cepat.
“Dengan jabatan baru ini, jangan injak rem, tapi tancap gas,” pesannya.
Ia meminta seluruh pejabat untuk segera membangun sinergi, menunjukkan kinerja terbaik, dan menghindari masalah komunikasi.
“Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara pejabat lama dan baru. Bangun koordinasi yang solid di setiap unit kerja,” tutupnya. (HSN)
