MAKASSAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis (13/11/2025). Pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sulsel, termasuk Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dan Anggota DPR RI Muhammad Taufan Pawe, berfokus pada tiga isu utama: percepatan reforma agraria, penataan aset daerah, dan pemberantasan mafia tanah.
Dalam arahannya, Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan agraria sebagai fondasi pembangunan. Ia menyatakan bahwa negara wajib menata ulang kepemilikan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat sebagai bentuk keadilan sosial.
Menteri Nusron secara tegas menyoroti konflik pertanahan yang terjadi akibat lemahnya pengawasan dan menegaskan pentingnya aparat pertanahan yang profesional dan kuat untuk menutup ruang gerak mafia tanah.
Ia mengungkapkan bahwa BPN saat ini tengah melakukan pembenahan internal besar-besaran melalui digitalisasi data pertanahan untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
Nusron Wahid juga meminta dukungan aktif dari pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan reforma agraria dan penataan ruang di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasinya.
“Kami siap mendukung langkah Kementerian ATR/BPN agar masyarakat Takalar memperoleh kepastian hukum atas tanahnya dan tidak lagi menjadi korban sengketa,” ujar Firdaus.
Ia menambahkan bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan pondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Acara kunjungan kerja diakhiri dengan dialog interaktif antara Menteri ATR/BPN, Gubernur Sulawesi Selatan, para kepala daerah, dan anggota DPR RI yang hadir. (HSN)
