TAKALAR – Ratusan Perangkat Desa se-Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Takalar, Selasa (2/12/2025). Aksi ini dipicu oleh persoalan krusial: nonaktifnya BPJS Kesehatan mereka, bahkan saat beberapa rekan mereka tengah terbaring sakit di rumah sakit.
Dengan membawa spanduk dan poster bernada keras seperti “Aktifkan BPJS Perangkat Desa se Kabupaten Takalar” dan “Copot Kepala BPJS Kesehatan!”, massa menuntut jaminan kesehatan mereka segera dipulihkan tanpa kompromi.
Koordinator Aksi Perangkat Desa di Takalar, Nasrullah Sijaya, menegaskan bahwa aksi ini adalah respons atas kondisi darurat.
“Kami datang hari ini dengan satu tuntutan: tidak ada lagi perangkat desa yang BPJS-nya tidak aktif! Kami punya rekan-rekan yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan, tapi jaminan kesehatan kami dibekukan,” tegas Nasrullah.
Lebih lanjut, Nasrullah yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Takalar, secara lantang menyerukan agar Kepala Kantor BPJS diberhentikan.
“Kami menilai Kepala Kantor BPJS tidak mampu menjadi pelayan terbaik bagi Perangkat Desa di Takalar. Kami juga meminta Agar meninjau ulang perjanjian kerjasama antara BPJS dengan pemerintah daerah kabupaten,” tambahnya.
Massa aksi mengancam tidak akan mundur.
“Kami tidak akan berhenti bersuara jika BPJS kami hari ini tidak aktif,” tandasnya.
Saat diwawancarai di lokasi, salah satu perangkat desa mengungkapkan inti masalah yang menjadi pemicu nonaktifnya jaminan kesehatan ini: saling lempar tanggung jawab antara BPJS dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurutnya, BPJS beralasan tidak mengaktifkan karena Pemda belum membayarkan iuran. Namun, setelah dicek ke Bagian Keuangan Pemda, didapati fakta mengejutkan.
“Keuangan bilang belum membayarkan iuran. Tapi, bagaimana mau dibayarkan kalau belum ada rekon (rekonsiliasi) dari BPJS?” ungkap perangkat desa tersebut.
Diketahui, iuran BPJS yang dibayarkan melalui pemotongan gaji perangkat desa se-Kabupaten Takalar mencapai nominal fantastis, berkisar Rp2 Miliar setiap tahun.
Menanggapi aspirasi yang memanas, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Takalar, Fadilah, menyatakan kesiapannya untuk mengaktifkan kembali BPJS perangkat desa, namun dengan syarat.
“Kami bisa aktifkan BPJS Perangkat Desa, tapi kami butuh komitmen Pemrintah daerah. Kapan tanggal berapa mereka akan membayarkan iuran tersebut?” tegas Fadilah.
Meskipun demikian, para demonstran tetap mendesak agar BPJS menunjukkan kebijakan kemanusiaan, terutama bagi beberapa anggota perangkat desa yang kondisinya kritis dan saat ini terbaring di rumah sakit, sambil menunggu kejelasan komitmen dari Pemda Takalar. (HSN/TIM)
