Oleh: Arham MSi. La Pallellung, Ketua Umum Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI)
Di tengah dinamika ekonomi daerah di Sulawesi Selatan yang naik-turun mengikuti harga komoditas dan kebijakan sektor ekstraktif, Kota Palopo menunjukkan sesuatu yang patut diapresiasi: pertumbuhan yang tidak perlu disaring untuk terlihat baik. Inilah yang layak kita soroti secara positif.
1. Pertumbuhan yang Utuh, Bukan Angka Pilihan
Sepanjang 2025, ekonomi Kota Palopo tumbuh 4,59 persen — naik dari 4,40 persen pada 2024. Artinya, pertumbuhan tidak melambat, melainkan berakselerasi. Capaian ini menempatkan Palopo di papan tengah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan: di bawah daerah seperti Sidrap (7,71 persen), Luwu (7,43 persen), dan Wajo (7,16 persen), namun di atas sejumlah daerah lain seperti Bulukumba (4,44 persen), Maros (4,24 persen), dan Bantaeng (2,56 persen).
Yang penting bukan sekadar besarnya angka, melainkan sifatnya ini adalah pertumbuhan agregat, pertumbuhan ekonomi kota secara utuh, bukan sub-sektor yang dipilih dengan mengeluarkan bagian yang melemah. Daerah yang harus mengeluarkan satu sektor agar angkanya tampak positif sedang menutupi kelemahan. Palopo tidak berada dalam posisi itu. Pertumbuhannya nyata, menyeluruh, dan bisa dibaca apa adanya. Untuk komunikasi pembangunan yang sehat, ini adalah modal kepercayaan publik yang berharga.
2. Prestasi Terbaru: Pengendalian Inflasi Terbaik Kedua se-Sulawesi
Capaian paling mutakhir datang pada pertengahan 2026. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di sela Rapat Kerja APEKSI di Kendari pada 29 Mei 2026, Pemerintah Kota Palopo meraih penghargaan terbaik kedua kategori Pengendalian Inflasi untuk wilayah Sulawesi. Untuk tingkat kota, urutannya adalah Bitung (pertama), Palopo (kedua), dan Palu (ketiga).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterima Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, yang bersama Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud memimpin pemerintahan kota — disertai Dana Insentif Daerah sebesar Rp 2 miliar.
Penghargaan ini bukan sekadar seremoni. Penilaiannya mencakup tingkat kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran daerah, efektivitas program pengendalian harga, serta kemampuan menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi nasional 2025 yang tumbuh 5,11 persen — lebih tinggi dari 2024 — kemampuan sebuah daerah menjaga inflasi tetap terkendali adalah indikator nyata kualitas tata kelola, sebab inflasi yang terjaga berarti daya beli warga terlindungi. Inilah bentuk pembangunan yang langsung dirasakan di meja makan rumah tangga.
3. Struktur Ekonomi yang Terdiversifikasi dan Tahan Guncangan
Kekuatan Palopo terletak pada fondasinya. Penyumbang terbesar PDRB Kota Palopo 2024 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta reparasi kendaraan, dengan kontribusi 24,13 persen, disusul tumbuhnya sektor jasa, dengan lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh 14,15 persen dan sektor tersier secara keseluruhan tumbuh 6,19 persen.
Artinya, ekonomi Palopo bertumpu pada perdagangan, jasa, dan konsumsi rumah tangga bukan pada satu *enclave* tambang yang padat modal dan rentan terhadap kebijakan kuota. Konsumsi rumah tangga menyumbang 57,76 persen dari sisi pengeluaran, menandakan ekonomi yang berakar pada aktivitas warga sehari-hari. Struktur seperti ini lebih inklusif dan lebih tahan guncangan: ketika satu sektor melambat, kota tidak ikut tumbang. Ini adalah keunggulan struktural yang sering luput dari perhatian, namun justru paling menentukan ketahanan jangka panjang.
4. Kemiskinan yang Menurun Secara Konsisten
Tren kesejahteraan bergerak ke arah yang benar. Persentase penduduk miskin Kota Palopo turun dari 7,69 persen pada 2023 menjadi 7,35 persen pada 2024. Penurunan ini terjadi di tengah kenaikan garis kemiskinan menjadi Rp 466.521 per kapita per bulan (Maret 2024) sebuah standar yang naik, namun tetap diikuti berkurangnya proporsi penduduk miskin. Menurunkan kemiskinan ketika ambang ukurnya justru dinaikkan adalah capaian yang patut dihargai, bukan diremehkan.
5. Partisipasi Ekonomi Warga yang Meningkat
Indikator ketenagakerjaan menunjukkan geliat positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palopo naik menjadi 66,19 persen pada Agustus 2024, dan jumlah penduduk bekerja bertambah menjadi 89,76 ribu orang bertambah sekitar 2,2 ribu dibanding tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi di sektor jasa dan pertanian. Semakin banyak warga yang masuk dan aktif dalam pasar kerja adalah sinyal ekonomi yang hidup dan menarik.
6. Apresiasi yang Jujur: Mengakui Pekerjaan Rumah yang Tersisa
Agar apresiasi ini berdiri di atas pijakan yang jujur dan justru karena itu menjadi lebih kredibel penting diakui bahwa masih ada pekerjaan rumah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palopo pada Agustus 2024 tercatat 7,64 persen, relatif tinggi dan menjadi tantangan yang harus diprioritaskan. Sebagai kota jasa dan perdagangan dengan angkatan kerja yang terus bertambah, tantangannya bukan pada apakah ekonomi tumbuh, melainkan pada memastikan pertumbuhan itu menciptakan cukup lapangan kerja formal bagi warga yang baru masuk pasar kerja.
Catatan kedua datang dari ruang yang sehat dalam demokrasi lokal. Atas penghargaan pengendalian inflasi, Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil, mempertanyakan indikator penilaiannya karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan, sekaligus menyoroti ketergantungan Palopo pada pasokan barang dari luar daerah.
Yang patut dicatat, ia tetap menghormati data dan metodologi resmi BPS maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Suara kritis seperti ini bukan pengurang capaian, melainkan pengingat sehat: penghargaan adalah pengakuan atas kinerja administratif dan stabilitas harga, sementara pembuktian sesungguhnya tetap pada apa yang dirasakan warga di pasar dan dapur mereka.
Mengakui kedua hal ini tidak mengurangi apresiasi, melainkan memperkuatnya: pemerintah yang capaiannya nyata tidak takut menyebut tantangan yang masih ada, karena ia punya fondasi untuk mengatasinya.
Yang membuat capaian Kota Palopo layak diapresiasi bukan semata besarnya angka pertumbuhan, melainkan kualitas dan kejujuran angka itu: tumbuh secara utuh dan berakselerasi tanpa perlu menyaring sektor, berpijak pada struktur ekonomi yang terdiversifikasi dan inklusif, diiringi penurunan kemiskinan yang konsisten dan partisipasi kerja yang meningkat, serta diperkuat pengakuan nasional atas keberhasilan menjaga stabilitas harga dan daya beli warga.
Apresiasi ini sepatutnya menjadi dorongan, bukan titik henti. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Naili Trisal dan Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud, dengan menjadikan penurunan pengangguran sebagai prioritas berikutnya, dan terus menjaga keterbukaan data sebagai bentuk akuntabilitas, Kota Palopo memiliki peluang nyata untuk menjadikan pertumbuhan ekonominya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan warganya. Sebab pembangunan yang sejati diukur dari kesejahteraan yang merata dan Palopo sedang bergerak ke arah yang tepat. (*)
Sumber Rujukan Data
1. BPS Kota Palopo (dikutip melalui pemberitaan, Maret 2026) — pertumbuhan ekonomi Kota Palopo 2025 sebesar 4,59 persen; perbandingan antardaerah di Sulawesi Selatan (a.l. Sidrap 7,71 persen; Luwu 7,43 persen; Wajo 7,16 persen; Bulukumba 4,44 persen; Maros 4,24 persen; Bantaeng 2,56 persen).
2. BPS Kota Palopo — *Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2024*: pertumbuhan 4,40 persen (c-to-c); PDRB ADHB Rp 11,08 triliun; PDRB per kapita Rp 56,65 juta; lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh 14,15 persen; kontribusi terbesar Perdagangan Besar dan Eceran 24,13 persen; konsumsi rumah tangga 57,76 persen dari pengeluaran. (Rilis 7 Maret 2025)
3. Kementerian Dalam Negeri — Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, Kendari, 29 Mei 2026: Kota Palopo terbaik kedua kategori Pengendalian Inflasi regional Sulawesi (Bitung pertama, Palopo kedua, Palu ketiga); Dana Insentif Daerah Rp 2 miliar; diterima Wali Kota Hj. Naili Trisal.
4. Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil (30 Mei 2026) — mempertanyakan indikator penghargaan inflasi dan menyoroti ketergantungan pasokan dari luar daerah, sembari tetap menghormati metodologi BPS dan TPID.
5. BPS Kota Palopo — Profil Kemiskinan Kota Palopo Maret 2024: garis kemiskinan Rp 466.521 per kapita per bulan. (Rilis 13 Januari 2025)
6. Databoks/Katadata, dari data BPS — persentase penduduk miskin Kota Palopo 7,35 persen (2024), turun dari 7,69 persen (2023); jumlah penduduk miskin sekitar 14,43 ribu jiwa.
7. BPS Kota Palopo — *Keadaan Ketenagakerjaan Kota Palopo Agustus 2024*: TPT 7,64 persen; TPAK 66,19 persen; penduduk bekerja 89,76 ribu orang. (Rilis 13 Januari 2025)
8. BPS RI — pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sebesar 5,11 persen (lebih tinggi dari 2024 sebesar 5,03 persen), sebagai konteks nasional.
