TAKALAR – Lurah Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Muhammad Ali, memberikan klarifikasi terkait keluhan sejumlah warga yang mengaku dicoret dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan Badan Urusan Logistik (Bulog).
Muhammad Ali menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan di wilayahnya telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dengan pendampingan langsung dari pihak Bulog.
“Seluruh proses pembagian bantuan pangan Bulog kepada KPM berjalan sesuai prosedur. Mulai dari pendataan hingga pembagian barcode, semuanya dilakukan melalui masing-masing lingkungan dan didampingi pihak Bulog,” ujar Muhammad Ali saat dikonfirmasi iNews.id, Senin (29/12/2025).
Berita terkait: Daftar KPM Bulog di Sombala Bella Diduga Dimanipulasi, Barcode Warga Tiba-Tiba Diganti
Terkait protes warga mengenai perubahan nama penerima, Ali menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena adanya warga yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai KPM.
“Ada beberapa penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, seperti sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau kondisi ekonominya kini sudah tergolong mampu,” jelasnya.
Ia juga menanggapi informasi mengenai bantuan yang belum diterima oleh sebagian warga. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh proses verifikasi faktual di tingkat lingkungan yang masih berlangsung.
“Bantuan yang tercatat dalam daftar tetap kami salurkan. Jika ada yang belum menerima, itu karena pihak lingkungan masih melakukan identifikasi atau verifikasi terhadap penerima yang bersangkutan,” tambahnya.
Melalui klarifikasi ini, Ali berharap masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Sebelumnya, sejumlah KPM di Kelurahan Sombala Bella mengeluhkan hilangnya nama mereka dari daftar penerima bantuan. Dari total 554 KPM periode Oktober–November 2025, beberapa warga mengaku nama mereka diganti secara sepihak meskipun telah mengantongi barcode penerima.
Keluhan tersebut sempat menimbulkan keresahan warga yang menuntut transparansi agar bantuan tersebut benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. (HSN)
