BONE – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi dikukuhkan di Kabupaten Bone. Kehadiran kantor ini disambut antusias oleh para pelaku usaha, salah satunya Direktur PT Niaga Alam Indonesia—produsen herbal merek Empiris—Arham, M.Si., La Palellung.
Arham menilai, kehadiran UPT BPOM di Bone merupakan langkah positif dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya mencakup Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai.
“Kami sebagai pelaku usaha herbal tentu menyambut baik kehadiran BPOM yang lebih dekat. Hal ini akan mendorong peningkatan standar keamanan, mutu, serta kepercayaan publik terhadap produk kesehatan tradisional,” ujar Arham, usai acara pengukuhan dan peresmian UPT BPOM, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan, kehadiran UPT BPOM ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pengurusan izin edar. “Dengan kantor yang lebih dekat, proses pembinaan dan pengawasan menjadi lebih cepat dan terukur. Ini penting agar produk herbal lokal dapat berkembang secara sehat, legal, dan berdaya saing,” tambahnya.
Momentum Strategis untuk Wilayah Regional
Acara pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Bupati Bone, Dr. H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. Turut hadir secara daring Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, serta Anggota DPR RI, drg. Hj. Putih Sari.
Gubernur Andi Sudirman memberikan apresiasi kepada Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., atas inisiatif pembangunan kantor ini. Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menghibahkan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan fasilitas penunjang, seperti laboratorium pengujian.
Gubernur juga mengusulkan sinergi pengawasan antara BPOM dengan Satpol PP di seluruh Sulawesi Selatan untuk menertibkan peredaran produk ilegal di pasar lokal. “Kami ingin memastikan perlindungan masyarakat terjaga dan ekonomi lokal bangkit dengan produk-produk yang memenuhi standar kesehatan,” tegasnya.
Fokus Pengawasan dan Dukungan Lokal
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menekankan bahwa kehadiran Balai POM akan sangat membantu dalam memantau sektor krusial, mulai dari izin edar pangan, pengawasan obat-obatan, hingga pembinaan potensi bahan obat tradisional khas Bone.
“Harapan kami, masyarakat dapat terlindungi dari kontaminasi bahan yang tidak berizin. Dengan Balai POM yang lebih dekat, pemantauan hingga ke tingkat desa akan lebih efektif,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati juga menitipkan harapan agar rekrutmen tenaga kerja di UPT tersebut dapat memprioritaskan putra-putri daerah guna menyerap potensi tenaga kerja lokal di Kabupaten Bone. Acara ini ditutup dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha untuk menjaga keamanan konsumsi masyarakat di Sulawesi Selatan. (FSL)
