TAKALAR – Memasuki triwulan kedua, kabar baik mengenai pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar belum juga terlihat. Kondisi ini mulai memprihatinkan bagi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggantungkan kesejahteraannya pada tunjangan tersebut.
Pasalnya, sudah kurang lebih empat bulan TPP tak kunjung terbayar, sementara tuntutan kinerja terhadap pegawai terus meningkat.
Pemerintahan yang dipimpin oleh Firdaus Daeng Manye pun mulai menuai pro-kontra. Kebijakan yang diambil dinilai menciptakan kesenjangan dan dianggap jauh dari janji-janji manis saat masa kampanye lalu.
Lambatnya pembayaran TPP ini dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan dan stabilitas kondisi ekonomi para pegawai. Padahal, salah satu indikator keberhasilan pemerintah adalah menjamin hak-hak pegawai terbayar tepat waktu.
Di tengah ketidakpastian ini, kinerja Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Kabag Ortala) menjadi sorotan tajam publik. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, penataan kelembagaan, hingga reformasi birokrasi, Kabag Ortala dinilai gagal dalam mengawal proses administrasi tunjangan tersebut.
“Yang perlu dipertanyakan di sini adalah keberadaan Kabag Ortala. Masalah TPP yang tak terbayar bukan hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi juga ada pada perumus kebijakan di OPD terkait, yakni Bagian Ortala,” ujar salah seorang warga saat berbincang dengan beberapa ASN di Kota Takalar, Kamis (30/4/2026).
Ia menambahkan bahwa Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, seharusnya menempatkan pejabat yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Hal ini penting agar roda organisasi birokrasi dapat berjalan profesional dan efektif.
Sementara itu, Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah Takalar, Muhammad Waris, belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan.
Hingga saat ini, tercatat sudah empat bulan TPP ASN Pemkab Takalar belum menemui titik terang kapan akan dibayarkan. (HSN/TIM)
