TAKALAR – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2026).
Rakor yang mengusung tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan” ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Makassar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, jajaran pemerintah pusat, serta aparat penegak hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Takalar didampingi oleh Sekretaris Daerah Takalar, Muhammad Hasbi, dan Kepala Inspektorat Takalar, Muhammad Rusli.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran KPK dalam memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, khususnya pada sektor pertanahan.
“Penandatanganan ini sangat penting dan menjadi langkah awal integrasi kebijakan pertanahan lintas sektor,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan pertanahan, termasuk percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat. “Tanpa sertifikat, tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyatakan dukungan penuh terhadap program pencegahan korupsi di sektor pertanahan tersebut.
“Ini menjadi momentum penting bagi kami di daerah untuk memperkuat tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Daeng Manye.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar siap menjalankan program strategis tersebut, termasuk optimalisasi aset daerah serta peningkatan kepastian hukum masyarakat atas kepemilikan tanah.
Lebih lanjut, Daeng Manye menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target tersebut.
“Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan ATR/BPN menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertanahan yang bersih dan berkelanjutan. Integrasi data dan percepatan sertifikasi juga akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya. (HSN)
