TAKALAR – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B. Kady, menyoroti kondisi kerusakan irigasi sekunder di daerah pemilihannya (dapil), tepatnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Hamka meminta Kementerian PU memberikan perhatian serius terhadap kerusakan irigasi sekunder di dapilnya, terutama wilayah yang memiliki bendungan besar seperti Kabupaten Takalar dan Gowa.
“Kerusakan irigasi sekunder yang ada di daerah pemilihan kami semuanya perlu menjadi perhatian,” ujar Hamka B. Kady.
Politisi senior Partai Golkar itu mengapresiasi tim kedaruratan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang yang bertindak cepat mengatasi masalah tersebut. Alhasil, aliran air di Desa Kale Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, kini bisa kembali berfungsi untuk mengairi sawah para petani.
“Nanti saya perlihatkan bagaimana tindakan darurat yang dilakukan oleh Balai Pompengan dengan memasang pipa. Hal ini disebabkan debit air yang keluar dari saluran sekunder ke saluran berikutnya tidak sampai 6 liter per detik, rata-rata hanya 2–3 liter,” kata Hamka di hadapan Menteri PU.
“Tapi alhamdulillah diakali oleh Kepala Balai dengan menyambung pipa. Oleh karena itu, dengan kasus (case) ini, saya berharap perbaikan irigasi-irigasi di tiga kabupaten yang mempunyai bendungan besar dapat segera ditindaklanjuti,” pungkas Hamka.
Sebagai informasi, Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri PU di Senayan pada Selasa (2/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Hamka B. Kady yang mewakili Dapil Sulsel I (Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar) meneruskan aspirasi masyarakat terkait kondisi Daerah Irigasi (DI) Pammukulu di Desa Kale Lantang. Masyarakat mengeluhkan masalah pada talang air yang tidak berfungsi maksimal, sehingga volume air ke area persawahan menyusut drastis.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada pasokan air bagi para petani dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian wilayah setempat. Oleh karena itu, Hamka mendesak langkah percepatan penanganan dari Kementerian PU agar infrastruktur irigasi tersebut segera diperbaiki secara permanen.
Hamka berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti demi mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani di Kabupaten Takalar. (HSN)
