TAKALAR – Keluhan soal solar dan panjangnya proses administrasi kapal kembali mengemuka di kampung nelayan Kabupaten Takalar. Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan pihak terkait.
Hal itu disampaikan Daeng Manye saat meninjau kampung nelayan di Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Minggu (20/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Kabag Forkopimda Takalar, Amran Torada.
Daeng Manye berdialog langsung dengan sejumlah nelayan, di antaranya H. Taba dan Hasan Banggu. Percakapan berlangsung akrab di tengah aktivitas warga pesisir yang sehari-hari menggantungkan penghidupannya pada hasil laut.
Persoalan pertama yang dikeluhkan nelayan adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar. Seorang nelayan mengungkapkan bahwa pasokan solar yang tersendat masih menjadi hambatan utama dalam mengoperasikan kapal.
“Terhambat di solarnya. Itu saja, kendalanya solarnya,” ujar nelayan tersebut.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kondisi bahan bakar, nelayan lainnya menyebutkan bahwa masalah tersebut sudah berlangsung cukup lama.
“BBM-nya susah ini, Pak. Benar-benar susah dari dulu. Sampai sekarang masih susah, tidak normal, Pak,” keluhnya.
Besarnya kebutuhan bahan bakar untuk operasional kapal membuat masalah pasokan ini menjadi perhatian serius bagi para nelayan.
Urusan Kapal Tak Perlu Bolak-balik
Selain solar, nelayan juga mengeluhkan proses administrasi dan perizinan kapal yang dinilai memakan waktu lama. Mereka menyebutkan pengurusan surat-surat kapal bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Daeng Manye kemudian menanyakan instansi yang menangani proses tersebut, dan para nelayan menyebut Kantor Syahbandar sebagai salah satu pihak yang terkait.
“Nanti saya bicara sama Syahbandar supaya cepat,” kata Daeng Manye.
Bupati juga menyampaikan gagasan agar proses perizinan nelayan ke depannya dapat dilakukan dan dipantau secara digital melalui telepon genggam.
“Kita lagi berusaha supaya perizinan itu pakai HP, supaya tidak menumpuk lagi harus bolak-balik mengurus ke Majene,” ujarnya.
Menurut Daeng Manye, digitalisasi ini diharapkan dapat memudahkan nelayan dalam memantau tahapan pengurusan dokumen tanpa harus berulang kali mendatangi kantor instansi terkait.
“Sehingga dari HP bisa ketahuan berapa lama diurus, kapan selesai,” tambahnya.
Gagasan tersebut sejalan dengan pengembangan layanan publik digital Pemkab Takalar. Pada Mei 2026, pemerintah daerah telah meluncurkan program Takalar ONE CLICK, yang di dalamnya memuat layanan Sistem Informasi Nelayan (SINAKA) serta informasi perizinan.
Solar dan Administrasi Jadi Catatan
Dalam dialog itu, Daeng Manye juga sempat menanyakan kapasitas kapal yang biasa digunakan oleh nelayan. Salah seorang nelayan menjawab bahwa kapal mereka berkapasitas sekitar 30 GT.
Dua persoalan utama, yaitu akses solar dan administrasi kapal, resmi menjadi catatan penting dalam kunjungan tersebut. Daeng Manye menegaskan bahwa keluhan-keluhan ini akan segera dibahas bersama pihak terkait guna mencari jalan keluar terbaik.
Menjelang akhir kunjungan, suasana berubah menjadi lebih santai. Daeng Manye tampak bercengkerama dengan para nelayan, lalu ditutup dengan kegiatan bernyanyi dan berfoto bersama. (HSN)
