JURNAL LUWU TIMUR – Menyikapi aksi demonstrasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Forum Lingkungan Masyarakat Angkona (AFORLI MASA) terhadap PT. Teguh Wira Pratama (TWP), Ketua Pelaksana Harian LAK-HAM INDONESIA (LHI), Iskaruddin, mendorong agar DPRD Kabupaten Luwu Timur segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas secara serius seluruh tuntutan dan keresahan masyarakat.
Menurut Iskar, persoalan yang diangkat masyarakat – seperti pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon, fasilitas K3 yang tidak layak, BPJS ketenagakerjaan yang tidak difasilitasi, hingga persoalan limbah dan akses usaha lokal – tidak bisa selesai hanya dengan mediasi di tingkat desa.
Baca juga: AFORLI MASA Gelar Aksi Damai Tuntut Penutupan PT. TWP, Mediasi Lahirkan Tenggat Waktu 3×24 Jam
“Kami menilai sudah saatnya DPRD turun tangan secara kelembagaan melalui forum RDP. Aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti dalam ruang formal yang melibatkan pihak perusahaan, pemerintah, dan perwakilan warga,” ujar Iskar, Senin (29/7/2025).
Meski Ada DPRD yang Hadir, LHI Tetap Dorong Tindaklanjut Resmi
Iskar juga mengapresiasi kehadiran anggota DPRD dari Dapil 2 Angkona-Kalaena, yakni Muh. Iwan dan Abd. Halim, yang telah hadir langsung menyaksikan aksi warga di lapangan. Namun, menurutnya, kehadiran tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan langkah khusus dalam bentuk agenda resmi di DPRD.
“Kami menghargai kehadiran anggota dewan saat aksi, itu bentuk empati. Tapi kami juga berharap DPRD secara institusi segera menindaklanjuti dengan langkah konkret, minimal mengundang semua pihak dalam forum RDP agar ada kejelasan dan solusi yang bisa ditindaklanjuti bersama,” tambahnya.
Isu Lingkungan dan Ketenagakerjaan Perlu Diurai Terbuka
LHI juga menekankan bahwa beberapa poin tuntutan yang disuarakan massa aksi menyentuh langsung sektor lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan hak ekonomi masyarakat lokal. Karena itu, forum RDP dinilai menjadi ruang yang tepat untuk membuka komunikasi yang transparan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.
“Ada hal-hal teknis yang hanya bisa dibuka dalam forum resmi. DPRD memiliki fungsi kontrol dan mediasi, jadi kami mendorong agar ini dijadikan prioritas,” tegas Iskar.
Latar Belakang Aksi
Pada Senin (28/7), ratusan warga dari empat desa di Kecamatan Angkona menggelar aksi damai di depan pabrik PT. TWP. Mereka menyuarakan sepuluh tuntutan utama, termasuk penghentian diskriminasi terhadap pekerja lokal, jaminan hak pesangon, perbaikan sistem rekrutmen, hingga transparansi timbangan dan penyesuaian harga TBS sesuai ketetapan pemerintah.
Aksi berlangsung tertib dan dikawal oleh aparat Polri dan TNI, kemudian dilanjutkan dengan mediasi di Kantor Desa Watangpanua yang menghasilkan kesepakatan untuk menggelar klarifikasi lanjutan pada Jumat, 01 Agustus 2025 di Rujab Bupati Luwu Timur. (*)
