TAKALAR – Di tengah gencar-gencarnya seruan efisiensi anggaran daerah, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar, Sulawesi Selatan, justru mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Grand Kangen Hotel, Urip Sumoharjo, Yogyakarta.
Kegiatan peningkatan kapasitas anggota dewan ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 6 hingga 9 November 2025.
Dalam dokumentasi yang diterima redaksi, terlihat Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye, turut hadir dalam acara tersebut, diapit oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal Tawang. Sesuai spanduk, Bimtek ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas anggota dewan dalam mendukung fungsi dan kinerja DPRD pada penyelenggaraan pemerintahan.
Seorang Anggota DPRD Takalar yang enggan disebutkan namanya membenarkan kegiatan Bimtek yang jauh dari daerah ini.
“Iya, benar,” ujarnya singkat kepada JURNAL melalui pesan WhatsApp, Jum’at (7/11/2025).
Hingga berita ini diturunkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Takalar, H. Zulkarnain, yang dikonfirmasi terkait kegiatan tersebut belum memberikan keterangan.
Kegiatan Bimtek di luar Sulawesi ini sontak menuai sorotan tajam dari publik. Rahman Samad, dari Tim Investigasi Aktivis Pembela Rakyat (PERAK), menyentil kebijakan tersebut karena dinilai kontradiktif dengan kondisi keuangan daerah.
“Di saat daerah gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran demi menjaga kondisi keuangan, kegiatan yang harusnya bisa dilaksanakan di dalam daerah justru dilakukan di luar. Ini kan ironi bagi kita masyarakat Takalar,” kata Rahman.
Rahman menegaskan bahwa kegiatan yang dibiayai oleh uang negara seharusnya dilaksanakan di dalam daerah. Tujuannya agar dana tersebut dapat berputar di Takalar dan manfaatnya, baik secara ekonomi lokal maupun bagi masyarakat, dapat lebih terasa.
Menurutnya, meski Bimtek ini baik guna meningkatkan kapasitas anggota dewan dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, pihak pengelola anggaran harusnya memiliki kepekaan dalam memanfaatkan uang negara.
“Pihak yang punya anggaran dalam kegiatan ini harus juga bisa memanfaatkan uang negara yang bisa bermanfaat di dalam daerah,” tutup Rahman, menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan kapasitas dan pemanfaatan anggaran yang bijaksana. (HSN)
