TAKALAR – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan perangkat desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), akhirnya membuahkan hasil. Hal ini terjadi setelah perwakilan demonstran melakukan pertemuan dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Takalar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar pada Selasa (2/12/2025).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting antara perangkat desa, BPKAD, dan Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Takalar.
“Kesepakatannya adalah untuk mengaktifkan kembali BPJS bagi mereka yang kepesertaannya dinonaktifkan,” ujar salah satu anggota Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Takalar kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).
Sebelumnya, ratusan perangkat desa menuntut transparansi dari Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Takalar terkait penonaktifan kepesertaan mereka yang terjadi pada bulan Desember. Aksi ini dilakukan di depan Kantor BPJS Kesehatan Takalar.
“Kami ingin agar hari ini juga tidak ada lagi perangkat desa yang BPJS-nya tidak aktif,” tegas Koordinator Aksi, Nasrullah Sijaya, dalam orasinya.
Dalam kesempatan yang sama, Nasrullah juga sempat menyerukan agar Kepala Kantor BPJS diberhentikan karena dinilai tidak mampu memberikan pelayanan terbaik bagi perangkat desa di Takalar.
Senada dengan itu, Ketua PPDI Kabupaten Takalar juga meminta agar perjanjian kerja sama antara BPJS dengan Pemerintah Daerah Kabupaten ditinjau ulang.
“Kami juga meminta kepada BPJS untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan bagi seluruh perangkat desa di Takalar hari ini. Kami tidak akan berhenti bersuara jika BPJS kami tidak aktif hari ini,” tegas Ketua PPDI tersebut. (HSN)
