Oleh: Arham MSi La Palellung
JURNAL – Pelantikan Bupati Soppeng pada Februari 2025 menandai dimulainya babak baru tata kelola pemerintahan di Bumi Latemmamala. Di masa yang masih sangat awal ini, publik membutuhkan sinyal kuat bahwa pemerintahan baru tidak sekadar meneruskan rutinitas birokrasi, tetapi menghadirkan perbaikan nyata dan transformatif bagi rakyat.
Di tengah dinamika tersebut, Kabupaten Soppeng meraih pengakuan regional: Juara I OPD Teraktif Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten se-Sulawesi melalui kinerja Dinas PUPR. Ini adalah prestasi administratif yang patut diapresiasi. Namun, sebagai pemerhati kebijakan publik, penting bagi kita untuk melihat penghargaan ini dalam konteks yang lebih luas, tenang, dan jernih.
Penghargaan Administratif: Penting, Tetapi Belum Cukup
Penghargaan semacam ini umumnya menilai tingkat aktivitas, pembinaan, pelatihan, dan penyelesaian urusan formal terkait jasa konstruksi. Artinya, PUPR Soppeng dinilai aktif, responsif, dan konsisten dalam menjalankan kewajiban formal selama satu tahun.
Namun, publik perlu memahami: “Teraktif” tidak secara otomatis berarti “terbaik” dalam kualitas pekerjaan fisik di lapangan.
“Teraktif” juga tidak berarti bebas dari persoalan teknis, transparansi, atau akuntabilitas penggunaan anggaran.
Rakyat menilai pemerintah bukan dari jumlah kegiatan yang dilaporkan, melainkan dari kualitas infrastruktur yang mereka gunakan sehari-hari.
Sinyal Awal bagi Bupati Baru
Modal dan Pekerjaan Rumah
Bagi Bupati Soppeng yang baru dilantik, penghargaan ini dapat menjadi modal moral dan politik yang baik. Ini menunjukkan adanya energi birokrasi di sektor PUPR yang bisa dioptimalkan.
Namun, justru di sinilah tantangan terbesarnya: Apakah prestasi administratif ini benar-benar mencerminkan kualitas pembangunan yang akan menjadi wajah pemerintahan ke depan?
Masyarakat Soppeng masih menyimpan catatan kritis terkait:
– Kualitas pekerjaan konstruksi di tingkat desa dan kecamatan.
– Proyek drainase yang tidak jarang menuai keluhan.
– Minimnya pemasangan papan proyek yang menjamin transparansi.
-Lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
– Tanpa pembenahan menyeluruh, penghargaan “Teraktif” ini hanya akan menjadi piagam dinding—bukan bukti nyata perubahan sistem dan kualitas.
Saatnya Memperkuat Pengawasan dan Transparansi
Tantangan terbesar pemerintahan baru adalah membangun kembali kepercayaan publik. Kepercayaan ini tidak lahir dari seremoni penghargaan, melainkan dari tindakan nyata berupa:
– Sistem pengawasan proyek yang diperketat dari perencanaan hingga penyelesaian.
– Keterbukaan informasi anggaran dan akses dokumen proyek.
– Peningkatan kualitas perencanaan teknis yang detail.
– Keberanian melakukan koreksi internal yang tegas terhadap penyimpangan.
Publik menunggu apakah Bupati baru mampu menjadikan prestasi ini sebagai pemantik reformasi sektor konstruksi, bukan sekadar euforia awal masa jabatan.
Penghargaan Bukan Zona Nyaman
Apresiasi boleh diberikan, tetapi pemerintah tidak boleh terlena. Justru ketika Soppeng meraih posisi “Teraktif”, standar evaluasi masyarakat harus dinaikkan.
Soppeng membutuhkan pemerintahan yang bukan hanya aktif, tetapi efektif, akuntabel, dan konsisten menjaga kualitas pembangunan. Butuh keberanian politik untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran infrastruktur benar-benar kembali dalam bentuk manfaat yang dirasakan rakyat.
Prestasi PUPR Soppeng adalah sinyal positif, tetapi sekaligus pengingat bahwa perjalanan pemerintahan baru masih panjang dan penuh harapan. Editorial ini bertujuan untuk memastikan bahwa apresiasi tidak membungkam kritik konstruktif.
Karena pada akhirnya, yang diuji oleh sejarah bukanlah berapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi seberapa besar manfaat pembangunan yang diberikan bagi rakyat. (*)
