JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk mempertimbangkan usulan agar proses pemilihan kepala daerah (pilkada) dialihkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebuah gagasan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Wacana ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya politik yang harus ditanggung Indonesia akibat penerapan sistem pemilu langsung. Presiden Prabowo kemudian mencontohkan bahwa model “demokrasi perwakilan” seperti ini telah menjadi praktik umum di berbagai negara.
“Jika kita sudah selesai memilih DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi, mengapa tidak sekalian saja mereka yang memilih gubernur dan bupati? Ini akan menyelesaikan banyak masalah,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan pidato kunci dalam acara perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan pada Jumat (5/12/2025).
Ia melanjutkan, “Sistem ini sudah diterapkan di Malaysia, India, serta sejumlah negara maju lainnya. Negara-negara terkaya di dunia seperti Inggris, Kanada, dan Australia menggunakan sistem politik yang jauh lebih efisien dan murah.”
Selain menyoroti efisiensi biaya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya politik Indonesia mengadopsi semangat persatuan dan gotong royong setelah kontestasi pemilu berakhir.
“Saya ingin kembali menegaskan keyakinan saya: corak demokrasi politik di Indonesia harus ditandai dengan persaingan saat masa kompetisi, dan segera setelah kompetisi selesai, kita harus bersatu, kompak, bergotong royong, dan bekerja sama demi bangsa,” tegasnya.
Golkar Dorong Pilkada Lewat Legislatif untuk Minimalisir Ongkos Politik
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengulangi kembali dorongannya. Bahlil berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya dikembalikan kepada lembaga legislatif, yakni DPRD di tingkat daerah.
“Kami telah menyampaikan ini sejak setahun lalu, bahwa pilkada sebaiknya dipilih melalui DPRD. Meski ada pro dan kontra, setelah kami kaji mendalam, tampaknya akan jauh lebih baik jika kita kembali melakukan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat II. Ini agar kita tidak perlu lagi pusing memikirkan kompleksitasnya,” kata Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa Indonesia harus menemukan formula terbaik untuk sistem demokrasinya sendiri, terutama yang mampu memangkas biaya politik secara signifikan.
“Kita harus mencari jalan terbaik untuk demokrasi kita. Apa yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali adalah hal-hal yang patut kita pertimbangkan baik-baik. Demokrasi harus mengurangi dominasi permainan uang. Kita harus menciptakan demokrasi dengan ongkos politik yang minimal, sehingga politik kita tidak hanya ditentukan oleh mereka yang memiliki banyak uang,” tutup Bahlil. (HZR/RED)
