JAKARTA – Tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” yang diusung dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 terdengar ideal. Namun, bagi Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI), tema tersebut justru menjadi pengingat bahwa kesehatan pers masih menghadapi masalah struktural serius: oligarki media dan berkelindannya kekuasaan dengan ruang redaksi.
Ketua Umum AMJI-RI, Arham, M.Si., menilai bahwa ancaman terbesar terhadap kebebasan pers saat ini tidak selalu berbentuk pembredelan atau sensor terbuka. Ancaman itu hadir lebih halus melalui konsentrasi kepemilikan media, ketergantungan ekonomi, dan relasi transaksional dengan kekuasaan.
“Pers tidak akan pernah benar-benar sehat selama ia bergantung pada kekuasaan dan modal yang sama-sama tidak menyukai kritik,” ujar Arham di Jakarta, dalam rangka memperingati HPN 2026.
Menurut Arham, dalam dua dekade terakhir, peta kepemilikan media nasional semakin mengerucut pada segelintir kelompok usaha yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi langsung. Kondisi ini membuat independensi redaksi berada dalam posisi yang rapuh.
Alih-alih menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan, sebagian media justru terjebak dalam fungsi legitimasi. Isu-isu strategis yang menyentuh kepentingan elite kerap dipinggirkan, diperhalus, atau bahkan tidak diberitakan sama sekali.
Arham menilai relasi semacam ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Ketika pers kehilangan keberanian, publik kehilangan akses terhadap informasi yang utuh.
“Ekonomi tidak akan berdaulat jika informasi dikendalikan. Bangsa tidak akan kuat jika pers takut mengoreksi kekuasaan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fenomena kriminalisasi jurnalis dan penggunaan instrumen hukum untuk membungkam kerja jurnalistik kritis. Meski tidak selalu berujung pada vonis, proses hukum yang berlarut sering kali cukup untuk menciptakan efek gentar (chilling effect) di ruang redaksi.
Dalam konteks pengawasan anggaran dan kebijakan publik, lemahnya fungsi kontrol pers membuka ruang luas bagi praktik korupsi serta penyimpangan kekuasaan, terutama di daerah. Ketertutupan informasi, ditambah relasi media dan penguasa yang terlalu intim, membuat penyimpangan kerap berlangsung tanpa sorotan berarti.
AMJI-RI menekankan bahwa peringatan Hari Pers Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan perayaan simbolis belaka. HPN perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap arah industri media dan keberanian jurnalisme Indonesia.
“Jika pers hanya dirayakan tanpa dilindungi independensinya, maka tema besar HPN akan terus berulang sebagai slogan tanpa perubahan nyata,” kata Arham.
Dalam pernyataannya, AMJI-RI menyerukan konsolidasi jurnalis independen untuk memperkuat jurnalisme berbasis data, etika, dan keberanian moral. Selain itu, AMJI-RI mendorong kemandirian ekonomi media agar tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan.
“Pers yang sehat lahir dari jurnalis yang merdeka. Tanpa itu, demokrasi akan berjalan tanpa pengawas,” pungkas Arham. (RED)
