TAKALAR – Tiga anggota DPRD Kabupaten Takalar menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Galesong Utara guna menyerap aspirasi pembangunan desa pada Rabu (11/2/2026).
Kehadiran para wakil rakyat ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan usulan prioritas masyarakat, seperti infrastruktur dan pemberdayaan, dapat terakomodasi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.
Adapun anggota DPRD Takalar yang hadir yakni H. Sija (Fraksi Gerindra), H. Nurdin (Fraksi Demokrat), dan H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah (Fraksi PKB).
Dari jajaran pemerintah daerah, tampak hadir Kepala BPKAD Achmad Rivai, Plt. Kadis Lingkungan Hidup Syafaruddin Lallo, Kepala Bidang Bappelitbang, perwakilan Dinas PUPRPKP, serta Camat Galesong Utara H. Mohammad Faisal Irfan. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kecamatan Galesong Utara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta aparat TNI-Polri.
Camat Galesong Utara, Mohammad Faisal Irfan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bertujuan menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan di tahun mendatang. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar penyusunan program tepat sasaran.
Sejumlah usulan krusial muncul dalam forum tersebut, di antaranya:
* Kades Bontosunggu: Meminta perbaikan jembatan penghubung Desa Bontosunggu dan Desa Kampung Beru menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
* Kades Kaballokang: Mengusulkan normalisasi sungai di wilayahnya sebagai langkah antisipasi bencana bagi masyarakat.
* Kepala Puskesmas Bontolebang: Mengharapkan perbaikan fasilitas kesehatan agar pelayanan bagi warga Galesong Utara lebih memadai.
* Kades Bontokadopepe: Mendesak langkah konkret pemerintah terkait banyaknya warga kurang mampu yang tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan akibat terkendala perubahan data Desil.
Merespons desakan tersebut, ketiga legislator dari Dapil IV menyatakan akan membawa seluruh usulan masyarakat ke meja pembahasan di tingkat DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Semua usulan yang lahir dari masyarakat akan kami sampaikan saat rapat di DPRD. Insyaallah, kami akan kawal aspirasi masyarakat ini hingga ke tingkat kabupaten,” tegas H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/2/2026). (HSN)
