LUWU TIMUR – Februari 2026 genap satu tahun kepemimpinan Irwan Bahri Syam dan Puspawati Husler sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur.
Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Lak Ham Indonesia (LHI), Iskaruddin, menyampaikan apresiasi atas sejumlah program yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, beberapa kebijakan memang mendapatkan simpati masyarakat, terutama di sektor pendidikan, pembangunan, serta pemberdayaan melalui program Kartu Lansia, dukungan UMKM, dan tenaga kerja.
“Secara umum, kita tetap memberikan apresiasi atas langkah awal IBAS–PUSPA. Beberapa program sudah berjalan dan mulai dirasakan masyarakat,” ujar Iskaruddin yang biasa di sapa Iskarlhi. Sabtu 28 Februari 2026
Namun demikian, ia menilai capaian tersebut belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Pasalnya, masih terdapat sejumlah program yang dalam satu tahun ini berada pada tahap uji coba dan belum menunjukkan dampak signifikan.
Sorotan Program 2 Miliar 1 Desa
Salah satu yang menjadi perhatian serius LHI adalah program 2 Miliar 1 Desa.Menurut Iskaruddin, pada tahun pertama pelaksanaannya program tersebut belum memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di 33 desa penerima manfaat.
Bahkan, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait skema anggaran program tersebut. Dari total 2 miliar rupiah per desa, yang ditransfer langsung ke desa disebut sebesar 1 miliar rupiah, sementara 1 miliar rupiah lainnya dikelola oleh SKPD.
“Hal ini perlu diperjelas secara terbuka kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui secara transparan penggunaan anggaran yang dikelola SKPD tersebut,” tegasnya.
Proyek Strategis dan Infrastruktur
LHI juga menyoroti sejumlah proyek strategis yang melewati batas waktu pekerjaan. Beberapa proyek menjadi perhatian publik karena dinilai kurang transparan dan diduga tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi RAB.
Selain itu, pembangunan dalam satu tahun kepemimpinan IBAS–PUSPA dinilai belum menyentuh secara maksimal jalan-jalan produksi desa yang sangat dibutuhkan Masyarakat,petani dan pelaku usaha lokal.
Dari aspek lingkungan, LHI juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran lingkungan oleh beberapa perusahaan tambang yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.
“Jadi satu tahun ini memang perlu diapresiasi, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan. Evaluasi harus menjadi prioritas agar di tahun kedua kepemimpinan, program dan pembangunan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat,” lanjut Iskarlhi.
Ia menegaskan, LHI akan tetap konsisten mengawal seluruh program IBAS–PUSPA ke depan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
“LHI akan terus mengawal dan memberikan catatan konstruktif demi memastikan setiap program benar-benar berpihak kepada masyarakat dan berjalan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas,” tutup Iskarlhi . (RED)
