TAKALAR – Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Lukman B. Kady, menggelar kegiatan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komunitas Paguyuban Jawa-Takalar (JAKA) Mas Sokip beserta anggota, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat TNI-Polri, serta warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Ketua Paguyuban JAKA, Mas Sokip, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran legislator DPRD Sulsel, Lukman B. Kady.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih karena selama ini beliau telah berkontribusi membantu Komunitas JAKA di Takalar,” ujar Mas Sokip.
Ia juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyuarakan aspirasi anggota paguyuban yang mengharapkan bantuan pembangunan ruang sekretariat di Kabupaten Takalar.
“Kami berharap, mewakili Komunitas Paguyuban Jawa-Takalar, Pak H. Lukman B. Kady berkenan kembali membantu pembangunan Sekretariat JAKA di Kabupaten Takalar,” harapnya.
Di tempat yang sama, legislator DPRD Sulsel, Lukman B. Kady, mengapresiasi masyarakat Takalar, khususnya Komunitas JAKA, yang dinilai telah memberikan dukungan politik yang signifikan pada Pemilu Legislatif lalu.
Ia mengatakan bahwa kunjungannya ke Kelurahan Kalabbirang merupakan bagian dari komitmen yang pernah ia sampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
“Saya hadir kembali di tempat ini karena dulu saya pernah datang meminta doa dan dukungan politik. Hari ini saya datang kembali karena berkat suara ta’ semua, khususnya Paguyuban Jawa-Takalar yang menjadi bagian penting hingga saya dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Dalam dialog yang dihadiri ratusan warga tersebut, sejumlah aspirasi mengemuka, terutama terkait rencana penguatan yayasan komunitas serta pembangunan ruang Sekretariat JAKA. Selain itu, warga juga mengapresiasi usulan pembangunan area pemakaman yang diajukan sebelumnya karena telah direalisasikan.
Menanggapi permintaan warga Komunitas JAKA, Lukman menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses pembangunan sekretariat dan penguatan yayasan, selama seluruh tahapan administrasi dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia meminta pengurus yayasan segera melengkapi legalitas hukum agar proses pengajuan bantuan dan perizinan dapat berjalan dengan lancar.
“Kalau memang yayasan itu ingin dikembangkan, legalitas dan perizinannya harus segera disiapkan. Selama sesuai aturan dan prosedur, insyaallah saya siap membantu,” kata politisi Golkar Sulsel tersebut.
Lukman menerangkan bahwa hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya tidak boleh bersekat atau berhenti setelah momentum politik selesai. Ia menilai komunikasi dan silaturahmi dengan warga harus terus dijaga sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang anggota dewan.
“Kehadiran anggota DPRD bukan hanya saat momentum pemilu. Yang lebih penting adalah bagaimana hubungan dan komunikasi dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik setelahnya,” tegas Lukman.
Kegiatan pengawasan APBD ini kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka bersama warga guna membahas berbagai kebutuhan lingkungan serta persoalan sosial yang dihadapi masyarakat setempat. (HSN)
