Oleh: Warga Soppeng, Arham, M.Si. La Palellung
Berakhirnya masa bakti kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng periode 2021–2026 pada 21 Juni 2026 sejatinya bukan sekadar urusan domestik organisasi. Di balik agenda administratif tersebut, tersimpan riak politik yang jauh lebih besar: siapa yang akan memegang kemudi politik Soppeng menuju Pilkada berikutnya.
Dalam lanskap politik lokal, jabatan ketua DPD partai tidak pernah sekadar tentang mengurus birokrasi internal. Ketua partai adalah dirigen mesin politik, penjaga jaringan kader, pengatur strategi elektoral, sekaligus penentu arah suksesi kepemimpinan daerah. Karena itu, suksesi Golkar Soppeng hari ini sesungguhnya adalah pertarungan memperebutkan kendali masa depan.
Magnet Politik AKAR vs Gravitasi Kekuasaan Baru
Sulit dibantah bahwa selama satu dekade terakhir, wajah Golkar Soppeng identik dengan Andi Kaswadi Razak (AKAR). Di bawah kepemimpinannya, partai berlambang pohon beringin ini tetap kokoh sebagai kekuatan dominan di Bumi Latemmamala. Bahkan, keberhasilan mengantarkan Suwardi Haseng kursi bupati tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik AKAR. Jaringan loyalis, struktur partai, serta modal sosial yang dibangun AKAR selama bertahun-tahun adalah instrumen kunci kemenangan tersebut.
Oleh sebab itu, ketika genderang pergantian kepemimpinan Golkar Soppeng mulai bertabuh, pertanyaan yang muncul melampaui figur. Pertanyaan sesungguhnya adalah: apakah Golkar Soppeng akan tetap bertahan dalam orbit politik AKAR, atau mulai bergeser ke orbit kekuasaan yang baru?
Catatan Fenomena Politik
Di banyak daerah, kepala daerah terpilih umumnya akan mengambil alih kepemimpinan partai. Fenomena ini lazim terjadi demi mempermudah konsolidasi kekuasaan, menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus mengunci tiket untuk agenda politik berikutnya.
Melihat sudut pandang ini, Suwardi Haseng memiliki legitimasi yang sangat kuat untuk memimpin Golkar Soppeng. Ia adalah bupati aktif, kader tulen, dan memiliki posisi strategis di struktur kepengurusan tingkat provinsi.
Loyalitas Akar Rumput dan Tantangan Polarisasi
Namun, politik tidak hanya bergerak di atas kertas jabatan formal. Politik adalah soal pengaruh, kedekatan emosional, dan kemampuan menggerakkan basis massa. Di sinilah tantangan terbesarnya.
Meskipun Suwardi Haseng memegang legitimasi kekuasaan eksekutif, banyak pengamat menilai pengaruh politik AKAR di akar rumput Golkar masih sangat dominan. Jaringan emosional yang dirawat puluhan tahun tidak akan otomatis berpindah hanya karena pergantian nakhoda di pemerintahan.
Jika perpindahan kepemimpinan Golkar dilakukan tanpa proses konsolidasi dan rekonsiliasi yang matang, ada risiko nyata munculnya polarisasi internal. Polarisasi ini, jika dibiarkan, berpotensi menggembosi kekuatan beringin dalam jangka panjang.
Menatap Arsitek Politik Soppeng 2030
Dinamika ini menjadi kian seksi jika dikaitkan dengan investasi politik jangka panjang. Nama Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, mulai mencuat sebagai representasi generasi baru yang potensial menapak kontestasi masa depan.
Di titik inilah posisi Ketua DPD Golkar menjadi taruhan yang sangat mahal. Siapa pun yang mengendalikan partai hari ini, dialah yang akan menjadi penentu siapa yang akan mendapat karpet merah dukungan pada Pilkada mendatang.
Secara garis besar, ada tiga skenario yang mungkin terjadi:
1. Skenario Stabilitas: Jika AKAR tetap memimpin, Golkar kemungkinan besar akan mempertahankan status quo dan kesinambungan pengaruh yang ada.
2. Skenario Konsolidasi Baru: Jika Suwardi Haseng mengambil alih, pusat gravitasi politik Golkar Soppeng akan resmi berpindah ke pendopo bupati.
3. Skenario Regenerasi/Kompromi: Jika muncul figur alternatif, ini menjadi sinyal bahwa Golkar sedang mencoba memutus ketegangan dua kutub tanpa harus mengorbankan soliditas partai.
Pada akhirnya, keputusan DPD I Golkar Sulawesi Selatan akan menjadi kompas arah politik Kabupaten Soppeng dalam beberapa tahun ke depan. Karena sesungguhnya, yang sedang dipertarungkan hari ini bukan sekadar kursi Ketua DPD Golkar Soppeng. Yang sedang diperebutkan adalah siapa yang berhak menggambar masa depan politik Soppeng. (*)
