TAKALAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar resmi menjalin kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) untuk memperkuat layanan publik sekaligus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemkab Takalar dan Bank BTN di Hotel Mercure Makassar, Jumat (28/8/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, M.M., RCEO Kanwil Sulampua Bank BTN, Romeo Daniel Mekenru Van Enst, Branch Manager Fahmi Susvianto, beserta jajaran Bank BTN dan sejumlah pejabat perangkat daerah Kabupaten Takalar.
Dalam sambutannya, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Takalar untuk menghadirkan solusi perbankan yang responsif terhadap kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Menurut Bupati, kolaborasi ini berawal dari komunikasi intensif yang telah dibangun sebelumnya, termasuk pertemuan langsung dengan jajaran manajemen Bank BTN di Kantor Pusat Jakarta.
“Ini menandakan hubungan emosional yang baik. Tadi pagi baru berjabatan tangan secara langsung dengan Pak Romeo, padahal sebelumnya kami hanya berkomunikasi via chat,” ujar Bupati dalam suasana hangat.
Bupati menegaskan bahwa Pemkab Takalar tengah mengakselerasi transformasi birokrasi dengan menjadikan digitalisasi sebagai fondasi utama.
Ia memaparkan bahwa transformasi organisasi bertumpu pada tiga pilar utama: people, process, dan IT. Sumber daya manusia harus disiapkan, proses birokrasi disederhanakan, dan teknologi informasi (IT) dimanfaatkan sebagai instrumen pendorong efisiensi pelayanan.
“Transformasi mencakup tiga hal: people, process, dan IT. SDM-nya disiapkan, prosesnya disederhanakan, lalu berbasis IT. Kehadiran IT saat ini tidak bisa dimungkiri lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi,” tegasnya.
Bupati juga mendorong perubahan budaya kerja dari sistem administrasi berbasis dokumen fisik menuju sistem digital (paperless). Ia berkomitmen membawa pengalaman transformasi digital yang pernah diterapkannya di dunia korporasi ke dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Impian dan kebiasaan ini coba saya terapkan di pemerintah kabupaten. Apa pun layanannya, saya ingin berbasis digital agar lebih praktis dan efisien,” tambahnya.
Salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Bupati meminta agar potensi sumber-sumber pendapatan daerah dipetakan dan diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi guna menyajikan data secara cepat dan akurat.
Penerapan sistem digital ini akan mencakup berbagai sektor, mulai dari retribusi parkir Dinas Perhubungan, transaksi pasar, tiket destinasi wisata, hingga pembayaran layanan rumah sakit.
“Secara real-time kita bisa memantau jumlah pendapatan dan melakukan evaluasi secara presisi. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara Pemkab Takalar dan BTN,” terangnya.
Bupati menekankan bahwa solusi digital yang dikembangkan harus memiliki fleksibilitas kustomisasi sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik Kabupaten Takalar.
“Produk yang ada bisa disesuaikan dengan kebutuhan Takalar, baik dari sisi tampilan dashboard maupun format pelaporannya,” kata Bupati.
Selain sektor birokrasi, kerja sama ini juga menyasar penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemkab Takalar telah melakukan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap sekitar 50 ribu UMKM, di mana hasilnya mencatat sebanyak 14 ribu UMKM prioritas yang memerlukan pembinaan intensif.
UMKM tersebut akan didampingi secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital, khususnya dalam penggunaan pembayaran nontunai (cashless) dan pemasaran daring (online).
“Sebanyak 14 ribu UMKM ini akan terus kita berikan edukasi literasi digital agar transaksinya beralih ke sistem online dan cashless,” jelasnya.
Pemkab Takalar juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai lembaga perbankan untuk berpartisipasi dalam pembinaan UMKM.
“Kami memberikan ruang kompetisi yang terbuka sehat. Dari 14 ribu UMKM ini, silakan memanfaatkan fasilitas dari BTN, Mandiri, BRI, atau bank lainnya,” tegas Bupati.
Sektor perumahan turut menjadi peluang kerja sama yang potensial. Posisi strategis Takalar dalam kawasan Mamminasata yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar dinilai menjadi pendorong utama pertumbuhan kawasan permukiman.
Tingginya mobilitas warga Takalar yang beraktivitas di Makassar menunjukkan keterkaitan ekonomi yang kuat antarwilayah. Hal ini memicu pesatnya pembangunan perumahan di Takalar, yang selaras dengan pilar bisnis utama Bank BTN di bidang pembiayaan perumahan.
“Takalar merupakan penyangga Kota Makassar. Pertumbuhan ekonomi Makassar tentu memberi dampak positif bagi Takalar, sehingga banyak pengembang yang membangun kawasan perumahan di sini,” ungkapnya.
Untuk mendukung keterpaduan tata ruang, Bupati berencana memfasilitasi pertemuan antara para pengembang perumahan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Takalar.
Pada kesempatan yang sama, RCEO Kanwil Sulampua Bank BTN, Romeo Daniel Mekenru Van Enst, mengapresiasi kepercayan Pemkab Takalar. Ia menilai Takalar memiliki potensi ekonomi daerah yang sangat kuat di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
“Takalar memiliki potensi luar biasa yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan,” kata Romeo.
Romeo menambahkan bahwa visi modernisasi Pemkab Takalar sejalan dengan arah transformasi Bank BTN yang kini tidak hanya berfokus pada kredit perumahan, tetapi juga perluasan ekosistem layanan digital perbankan.
“Selama ini BTN identik dengan pembiayaan perumahan. Namun saat ini, kami memiliki ekosistem digital komprehensif yang siap mendukung tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Takalar dan Bank BTN akan menyusun peta jalan (roadmap), jadwal pelaksanaan (timeline), serta membentuk tim gugus tugas (task force) guna mengawal implementasi seluruh program kerja sama.
Melalui kemitraan ini, Pemkab Takalar optimistis dapat mempercepat akselerasi transformasi digital birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat ekosistem perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. (HSN)
