TAKALAR – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang memilih lokasi di luar daerah, tepatnya di Grand Kangen Hotel, Urip Sumoharjo, Yogyakarta, menuai sorotan tajam. Pasalnya, kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 6 hingga 9 November 2025, ini diduga menelan anggaran daerah hingga setengah miliar rupiah (Rp500.000.000).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya pokok pelaksanaan Bimtek selama empat hari tersebut diperkirakan mencapai Rp200 juta. Angka fantastis ini membengkak signifikan setelah ditambah dengan biaya perjalanan dinas bagi 50 orang rombongan, yang terdiri dari 35 anggota dewan dan 15 staf pendamping.
Perincian biaya perjalanan diestimasi mencapai Rp350 juta, dengan asumsi setiap orang dialokasikan dana sekitar Rp7 juta. Dengan demikian, total keseluruhan anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan di “Kota Pelajar” tersebut mencapai angka sekitar Rp500 juta.
Aktivis PERAK Angkat Bicara: Kritik Keras Pemborosan Anggaran
Pemilihan lokasi di luar daerah dan besarnya biaya yang dikeluarkan langsung menuai kritik keras dari kalangan aktivis.
Berita terkait: Bimtek DPRD Takalar di Yogyakarta Disorot Saat Efisiensi Anggaran, Aktivis Singgung Pemanfaatan Uang Negara
Rahman Samad, seorang Aktivis dari Pembela Rakyat (PERAK), dengan tegas menyayangkan keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pemborosan anggaran keuangan daerah yang tidak bijaksana.
“Kami sangat menyayangkan hal ini. Di saat kondisi fiskal daerah membutuhkan efisiensi, DPRD justru memilih menghabiskan ratusan juta rupiah untuk kegiatan di luar daerah,” ujar Rahman Samad dengan nada kecewa.
Rahman Samad menegaskan bahwa seharusnya kegiatan seperti Bimtek dilaksanakan di daerah sendiri.
“Seharusnya dilaksankan di daerah sendiri. Logikanya, jika uang tersebut berputar di daerah setempat, tentu akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal, mulai dari hotel hingga UMKM,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sikap ini menunjukkan kurangnya kepekaan wakil rakyat terhadap prioritas pembangunan dan kondisi ekonomi masyarakat di Takalar.
Sekretariat DPRD Belum Beri Keterangan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Takalar, H. Zulkarnain, yang dikonfirmasi terkait rincian pasti dan justifikasi anggaran kegiatan tersebut, belum memberikan keterangan resmi. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat dugaan adanya ketertutupan dalam pengelolaan dana publik. (HSN/RED)
