TAKALAR – Proyek bantuan bedah rumah yang bersumber dari Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman (PUTRPKP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan anggaran Rp20 juta per unit untuk tahun anggaran 2025 kini menjadi sorotan publik. Sorotan ini muncul setelah sejumlah penerima bantuan di Takalar mengeluhkan hasil rehabilitasi yang dinilai jauh dari ekspektasi.
Salah satu penerima bantuan di Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa ia hanya diberikan secarik kertas berisi daftar harga bahan yang disalurkan, tanpa menerima salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci.
“Kami sangat bersyukur atas bantuan dari Pemerintah ini. Namun, hasilnya jauh dari harapan,” ujar warga tersebut, Selasa (11/11/2025).
Ia menambahkan, meskipun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20 juta, bagian rumah yang direhabilitasi hanya meliputi penggantian atap. Sementara, dinding depan hanya dipasang papan biasa dan lantai hanya disemen secara kasar.
“Kami hanya diberitahu anggarannya Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk rehabilitasi rumah dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” katanya.
Di tempat terpisah, Lurah Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, Zulkipli, membenarkan adanya program bedah rumah di wilayahnya. Ia menerangkan bahwa program tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga atau pelaksana proyek.
“Tahap pengusulan memang kami ketahui. Kami mengusulkan 30 unit, namun yang terealisasi di tahun 2025 hanya 10 unit,” jelas Lurah Zulkipli, Rabu (12/11/2025).
Adapun rincian realisasi di Kelurahan Mangadu adalah 6 unit di Lingkungan Tamalate dan 4 unit di Kalappo. Lurah juga mengonfirmasi rincian anggaran yang sama, yaitu Rp17,5 juta untuk pembangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tukang.
Namun, ia menegaskan bahwa pihak kelurahan tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan di lapangan.
“Kami tidak mengetahui proses pelaksanaan di lapangan yang dilakukan pihak pelaksana bedah rumah. Setelah menyampaikan rincian anggaran, pelaksana proyek tidak pernah lagi berkomunikasi dengan kami,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulsel belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelaksanaan proyek dan keluhan warga penerima bantuan. (HSN)
