Oleh: Arham, M.Si. La Palellung, Ketua Dewan Kajian Strategis Koalisi Integritas Indonesia (KITA INDONESIA)
JURNAL – Dalam sejumlah kasus korupsi di Indonesia, publik sering kali melontarkan pertanyaan mendasar: “Mengapa seseorang disebut terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), tetapi tidak ditemukan uang di tempat kejadian?”
Pertanyaan ini kembali mencuat dalam berbagai perkara, termasuk kasus yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Saat diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dibawa ke Gedung Merah Putih, ia menyatakan bahwa tidak ada uang atau barang yang ditemukan saat penangkapan.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Agar publik tidak salah paham, penting untuk dijelaskan bahwa OTT bukanlah peristiwa tunggal yang terjadi secara spontan, melainkan puncak dari rangkaian proses penegakan hukum yang panjang.
OTT Adalah Puncak dari Proses Penyelidikan
Dalam praktik yang dilakukan KPK, sebuah OTT umumnya diawali oleh berbagai tahapan penyelidikan yang sistematis, antara lain: Laporan masyarakat dan pengumpulan informasi awal; Penyelidikan tertutup dan pemantauan aktivitas para pihak; Analisis komunikasi dan pergerakan transaksi.
Proses ini dapat berlangsung berhari-hari hingga berbulan-bulan. Dengan kata lain, OTT adalah titik kulminasi dari penyelidikan mendalam, bukan sekadar penangkapan tiba-tiba tanpa dasar.
Makna “Tertangkap Tangan” dalam Hukum
Dalam hukum acara pidana, istilah yang dikenal adalah “tertangkap tangan”. Seseorang dikategorikan tertangkap tangan apabila, sedang melakukan tindak pidana, sesaat setelah melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana.
Artinya, alat bukti tidak harus selalu berupa uang tunai. Bukti dapat berupa komunikasi elektronik, dokumen transaksi, percakapan digital, hingga catatan pengaturan proyek. Dalam korupsi modern, bukti-bukti inilah yang justru menjadi fondasi utama penyidikan.
Mengapa Kadang Tidak Ada Uang Saat OTT?
Ada beberapa kemungkinan mengapa uang tidak ditemukan di lokasi penangkapan:
* Transaksi mungkin sudah terjadi sebelum penindakan, sehingga uang tidak lagi berada di lokasi;
* Pejabat jarang menerima uang secara langsung. Biasanya, uang berada di tangan staf, ajudan, atau pihak swasta;
* Bukti suap sering kali berupa rekaman percakapan atau pesan elektronik yang menunjukkan adanya deal tertentu;
* Penindakan dilakukan lebih awal untuk mencegah penghilangan barang bukti atau aliran dana yang lebih besar.
Dalam kasus Fadia Arafiq, penyidik menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan. Pasal ini melarang pejabat negara terlibat dalam pengadaan yang berada di bawah pengawasannya.
Korupsi tidak selalu berbentuk suap uang, tetapi juga mencakup, pejabat memiliki perusahaan yang ikut tender proyek pemerintah, perusahaan keluarga memenangkan proyek di bawah kewenangannya, pejabat menjadi pengendali atau beneficial owner proyek dari balik layar.
Kini, jejak korupsi lebih banyak tersimpan dalam data digital. Penyidik kerap menyita: telepon genggam berisi percakapan transaksional, Laptop dengan data keuangan tersembunyi, Dokumen fisik pengadaan proyek.
Temuan ini membuktikan bahwa korupsi hari ini tidak lagi sesederhana perpindahan amplop, melainkan pengaturan sistematis yang terekam dalam data.
Catatan Redaksi:
Pemberantasan korupsi menghadapi pola kejahatan yang semakin kompleks. Masyarakat perlu melihat setiap perkara secara jernih dan memahami bahwa OTT adalah bagian dari konstruksi hukum yang lebih luas, bukan sekadar sensasi penangkapan di lapangan. (RED)
