TAKALAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pengembangan kompetensi dan manajemen talenta.
Langkah ini disiapkan untuk memetakan potensi, kemampuan, serta kompetensi pegawai agar penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan semakin sesuai dengan kualifikasi masing-masing.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Takalar, Muhammad Sayuti, S.Kom., M.AP., mengungkapkan bahwa pihaknya merencanakan pelaksanaan manajemen talenta bagi sekitar 1.000 ASN pada tahun 2026.
Program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mengenali profil kompetensi pegawai sekaligus mendukung pengembangan karier ASN secara lebih terarah.
“Insyaallah tahun ini kami akan melaksanakan manajemen talenta untuk 1.000 ASN di Takalar. Kami juga merencanakan pelatihan dan pendidikan kedinasan untuk meningkatkan kompetensi aparatur,” ujar Muhammad Sayuti, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, pemetaan talenta diperlukan agar pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan, potensi, dan kualifikasi setiap ASN. Dengan demikian, proses pengembangan karier dan penempatan pegawai dapat mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki.
Untuk merealisasikan program tersebut, BKPSDM Takalar telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelaksanaan kegiatan direncanakan berlangsung langsung di Kabupaten Takalar dengan melibatkan tim BKN dalam proses pengujian kompetensi.
Sayuti menjelaskan, pemerintah daerah akan menyiapkan dukungan pembiayaan operasional, termasuk konsumsi dan transportasi, sedangkan pelaksanaan tes kompetensi akan difasilitasi oleh BKN.
Namun, realisasi program tersebut masih menunggu ketersediaan anggaran perubahan. Pihaknya berharap tahapan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan setelah dukungan anggaran tersedia.
Sebelumnya, sebanyak 400 ASN Takalar telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di BKN Regional VI Makassar. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Sayuti menyebutkan bahwa manajemen talenta diharapkan membantu pemerintah daerah memperoleh data profil kompetensi ASN yang lebih terukur. Data tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam proses pengembangan karier dan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam prosesnya, persyaratan kepangkatan, golongan, dan kualifikasi pendidikan tetap menjadi perhatian utama. Untuk jabatan tertentu, termasuk jabatan administrator, penempatan pegawai harus mempertimbangkan persyaratan jabatan serta mekanisme kepegawaian yang berlaku.
BKPSDM, kata dia, akan menjalankan fungsi teknis dalam proses pemetaan dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait pengisian jabatan.
Ia berharap pemanfaatan data kompetensi dapat mendukung proses pengelolaan ASN yang lebih terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.
Komitmen peningkatan kapasitas aparatur juga diproyeksikan berlanjut pada tahun 2027. BKPSDM Takalar akan memprioritaskan program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karier ASN sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
Sementara itu, terkait rencana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan, Sayuti mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itu, fokus BKPSDM saat ini diarahkan pada peningkatan kompetensi ASN yang telah bertugas agar mampu menjalankan tanggung jawab secara profesional.
Sayuti juga mengajak seluruh ASN di Kabupaten Takalar untuk terus meningkatkan kemampuan, menunjukkan kinerja terbaik, serta menjaga semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap ASN di Takalar tetap semangat bekerja dan terus memperlihatkan keterampilan serta kemampuan masing-masing dalam melayani masyarakat,” tutupnya.
Melalui penguatan kompetensi dan pemetaan talenta, Pemkab Takalar berharap pengelolaan aparatur dapat semakin mendukung kebutuhan organisasi pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (HSN)
