JURNAL SOPPENG – Ketua Umum Lembaga Kajian Dan Advokasi HAM Indonesia (LHI) Arham MS mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam praktek intervensi politik.
“Saya mengingatkan kepada kontraktor, kepala desa, pengusaha, serta aparat pemerintah agar tidak melakukan upaya apapun untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan calon kepala daerah atau calon lainnya,” tegas Arham dalam pernyataannya, Sabtu (3/8/2024) di Makassar.
Arham juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi atau menekan kepala desa, aparatur sipil negara, atau lembaga lainnya untuk mendukung calon tertentu.
“Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar etika demokrasi, tetapi juga berpotensi merusak integritas dan keadilan dalam proses pemilihan,” jelasnya.
Ketua Umum Organisasi Pers AMJI-RI ini mengatakan bahwa LHI berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap aspek pemerintahan dan pemilihan umum.
“Kami akan memantau situasi ini dengan seksama dan akan mengambil tindakan tegas serta melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. Kami mengajak semua pihak untuk berpartisipasi secara jujur dan fair dalam proses demokrasi demi kepentingan bersama,” terangnya.
Dia juga mengingatkan dan menyampaikan imbauan kepada semua pihak terkait dengan proses pemilihan calon kepala daerah atau calon lainnya.
“Kami telah menerima beberapa laporan yang masih bersifat dugaan mengenai kemungkinan adanya pengusaha yang meminta oknum aparat untuk mendukung calon tertentu. Kami menegaskan pentingnya integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Kami mendorong semua pihak, termasuk kontraktor, kepala desa, pengusaha, dan aparat pemerintah, untuk menghindari segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan,” paparnya.
Disamping itu, Arham juga mengingatkan agar tidak ada tekanan atau pengaruh yang diarahkan kepada kepala desa, aparatur sipil negara, atau lembaga lainnya dalam memilih atau mendukung calon tertentu.
“LHI akan terus memantau situasi ini dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Kami mengajak semua pihak untuk berpartisipasi secara jujur dan adil demi kepentingan bersama,” tutupnya. (RED)
