JURNAL MAKASSAR – Ketua Umum Lembaga Kajian Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM INDONESIA) Arham MSi La Palellung, baru-baru ini disejumlah media pemberitaan mengonfirmasi bahwa dirinya telah bergabung dengan salah satu pasangan calon kepala daerah (cakada) sebagai ketua tim hukum. Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak mengubah komitmennya untuk tetap kritis terhadap segala bentuk pemerintahan.
Selama puluhan tahun, Arham telah aktif dalam dua organisasi besar, yaitu LAK-HAM INDONESIA (LHI) dan Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI), di mana ia dikenal karena ketajaman kritiknya terhadap isu-isu korupsi dan politik. Kepemimpinannya di kedua organisasi ini mencerminkan integritas dan independensinya dalam berjuang untuk transparansi dan keadilan, khususnya terhadap kaum Masyarakat lemah.
Baca juga: Sindrom ‘Tiba-tiba’ dalam Pilkada, Aktivis Desak Penegakan Aturan
“Sejak lama saya sudah dikenal sebagai aktivis yang kritis dan intens menulis di media. Bergabungnya saya dengan tim hukum pasangan calon kepala daerah tidak berarti saya mengabaikan prinsip-prinsip yang saya pegang,” ujar Arham dalam sebuah wawancara, Selasa (20/8/2024) melalui telepon selular.
Ia menekankan bahwa meskipun ia terlibat dalam tim hukum paslon, pandangan dan tulisannya mengenai isu-isu korupsi dan politik akan tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh posisi baru yang sifatnya pun sementara tersebut.
Mantan aktivis 98 UMI (Universitas Muslim Indonesia) itu juga menampik tudingan bahwa keterlibatannya dalam tim hukum tersebut adalah upaya untuk mencari panggung.
“Saya bukan orang yang mencari panggung. Panggung saya sudah ada dan sudah dikenal sejak lama. Dan panggung saya tersebar di berbagai daerah. Kritik saya terhadap pemerintahan, termasuk terhadap pasangan calon yang saya dampingi, tetap akan tajam dan berlandaskan pada prinsip keadilan,” tegasnya.
Meskipun kini berafiliasi dengan satu paslon, ia menegaskan bahwa sikap kritisnya tidak akan berubah, terlepas dari siapa yang nantinya terpilih sebagai bupati.
“Siapa pun yang terpilih, saya akan tetap menjadi pengawas yang kritis dan konsisten dalam menilai kinerja pemerintahan. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai aktivis dan pemimpin organisasi,” tambahnya.
Pendiri organisasi pers AMJI-RI itu juga mengajak para pihak lain untuk menggunakan tulisan sebagai bentuk perlawanan terhadap pendapat yang tidak sesuai.
“Lawan tulisan dengan tulisan,” serunya, sembari mendorong dialog konstruktif melalui media.
Dengan penegasan ini, Arham yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi PERWIRA NUSANTARA berharap publik memahami bahwa komitmennya untuk keadilan dan transparansi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kapasitas yang dijalaninya. (FSL)
