BANTAENG – Robohnya atap dan kanopi Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kemenag Kabupaten Bantaeng memicu reaksi keras dari aktivis anti-korupsi. Bangunan bernilai miliaran rupiah yang baru difungsikan ini, merupakan bagian dari paket pekerjaan rehabilitasi dengan pagu anggaran sekitar Rp 3,7 miliar. Insiden kerusakan dini ini dianggap tidak wajar dan mengindikasikan adanya penyimpangan.
Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan laporan resmi terkait dugaan penyimpangan proyek ini ke Kejaksaan Negeri Bantaeng.
“Sebuah bangunan dengan nilai miliaran rupiah tidak boleh roboh hanya karena terpaan angin. Ini mengindikasikan persoalan serius dalam kualitas konstruksi, pengawasan, maupun proses pengadaan,” tegas Burhan.
Ia menambahkan, LSM PERAK meminta audit total terhadap seluruh dokumen pekerjaan, mulai dari RAB, kontrak, hingga laporan pengawasan. Laporan ke Kejari Bantaeng ini merupakan langkah serius untuk memastikan potensi kerugian negara dan kelalaian diuji secara hukum.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bantaeng, Dr. Andri Zulfikar, SH, MH (selaku PLH Kajari Bantaeng), membenarkan bahwa laporan dari LSM PERAK mengenai dugaan penyimpangan pembangunan PLHUT sudah diterima.
“Suratnya sudah masuk biarkan kami bekerja dulu. Kami sedang kumpulkan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket),” ujar Andri pada Kamis (27/11/25).
Burhan berharap penyidik Kejari Bantaeng segera mendalami indikasi yang ada dan menuntut pertanggungjawaban.
“Dana APBN bukan mainan. Kami mendesak penyidik untuk mendalami siapa yang bertanggung jawab, mulai dari pelaksana, konsultan pengawas, hingga pemberi kerja bila terbukti lalai,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Agama Wilayah Kemenag Sulsel maupun Kemenag Bantaeng. (HSN/TIM)
