banner 1254x1254

8 Jabatan Eselon II di Pemkab Luwu Lowong, Ketua BEM Unanda Desak Segera Didefinitifkan

LUWU – Sebanyak delapan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu hingga kini masih lowong dan belum memiliki pejabat definitif.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu melalui Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Pengembangan Karier Aparatur (PKA), Prima Agung, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin (16/11/2026).

Prima Agung merinci delapan posisi strategis yang saat ini masih kosong tersebut, yakni:

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

3. Kepala Dinas Perhubungan

4. Kepala Dinas Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP)

7. Asisten Bidang Administrasi Umum

8. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Terkait jadwal pelaksanaan lelang jabatan atau seleksi terbuka (selter) untuk mengisi kekosongan tersebut, pihak BKPSDM mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut.

“Sampai saat ini belum ada petunjuk dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” ujar Prima Agung singkat.

Menanggapi banyaknya kursi pimpinan OPD yang belum terisi secara definitif, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda), Galang, angkat bicara. Ia mendesak Pemkab Luwu agar segera mengambil langkah cepat untuk mendefinitifkan delapan jabatan tersebut melalui mekanisme seleksi terbuka.

Menurut Galang, kekosongan jabatan pada dinas-dinas teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berpotensi menghambat efektivitas roda pemerintahan dan serapan anggaran daerah.

“Delapan jabatan ini adalah pos-pos krusial yang menyangkut pelayanan publik dasar serta pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Luwu. Jika terlalu lama dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), kewenangannya terbatas dan pengambilan kebijakan strategis bisa melambat,” tegas Galang, Senin (16/11).

Ia berharap PPK segera memberikan lampu hijau kepada BKPSDM untuk membuka tahapan lelang jabatan secara transparan dan profesional, sehingga posisi tersebut dapat segera diisi oleh sosok-sosok yang kompeten demi percepatan pembangunan di Kabupaten Luwu. (FSL)

banner 2000x1100

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *