LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu menyatakan dukungan penuh terhadap segala bentuk penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak berizin di wilayah Kabupaten Luwu, demi menyelamatkan kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman kerusakan ekologis. Sebagai wujud keseriusan tersebut, pemerintah daerah mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi intensif dan koordinasi bersama aparat penegak hukum (APH) guna menertibkan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal secara tegas dan terstruktur.
Diberitakan sebelumnya oleh wartawaktu.id, Aliansi Masyarakat Selamatkan Suso (AMASS) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Aksi Selamatkan DAS Suso” pada Selasa, 17 November 2026. Titik kumpul massa aksi direncanakan terpusat di Lapangan Opu Dg Risaju, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Aksi ini digelar sebagai bentuk puncak kekecewaan warga terhadap masifnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga masih terus beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso, Kecamatan Bajo Barat. Para pengunjuk rasa menilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sudah berada di ambang darurat ekologis dan mengancam keselamatan ruang hidup masyarakat sekitar.
Kronologi dan Komitmen Penegakan Hukum
Sebelumnya, isu perusakan lingkungan di DAS Suso telah lama menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Pada 22 Agustus 2026 lalu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu bahkan telah secara resmi menandatangani Berita Acara Kesepakatan. Dokumen tersebut berisi penolakan tegas terhadap segala bentuk PETI baik di bantaran maupun di badan Sungai Suso, sekaligus memperkuat komitmen penegakan hukum di lapangan.
Data historis mencatat, aparat gabungan dari Polda Sulawesi Selatan dan Polres Luwu telah menggelar setidaknya tujuh kali operasi penertiban di Desa Marinding dan Tettekang pada Oktober 2026 lalu, dengan mengamankan sejumlah alat berat. Kendati demikian, laporan dan temuan di lapangan yang menjadi pemicu utama amarah publik menunjukkan bahwa aktivitas pengerukan ilegal masih kucing-kucingan beroperasi di sejumlah titik tersembunyi.
Ancaman Ekologis di Depan Mata
Dampak lingkungan dari aktivitas ilegal ini kini telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Aktivitas pengerukan yang dilaporkan mencapai kedalaman puluhan meter terbukti telah mengubah bentuk geomorfologi sungai, memicu peningkatan sedimentasi secara drastis, serta membuat air Sungai Suso berubah menjadi keruh pekat.
Kondisi tersebut tidak hanya merusak ekosistem akuatik, tetapi juga mengancam keselamatan permukiman warga, merendam ribuan hektare lahan persawahan produktif, hingga membahayakan pasokan air baku PDAM yang menjadi sumber kehidupan warga setempat.
Delapan Poin Tuntutan AMASS
Dalam poster seruan aksi yang beredar luas di tengah masyarakat, AMASS membawa delapan tuntutan utama yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan:
1. Menghentikan seluruh aktivitas PETI di Kecamatan Bajo Barat secara permanen.
2. Mendesak pencopotan Kapolres Luwu dan Kapolda Sulawesi Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan dan penanganan PETI.
3. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Bupati Luwu.
4. Melakukan audit lingkungan secara komprehensif terhadap tingkat kerusakan DAS Suso.
5. Memproses hukum secara transparan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan PETI Bajo Barat.
6. Mengungkap tuntas rantai pasok dan distribusi BBM bersubsidi yang diduga diselewengkan untuk menunjang operasional alat berat penambangan ilegal.
7. Membuka transparansi penuh dalam proses penindakan hukum terhadap oknum-oknum yang membekingi kegiatan ilegal ini.
8. Mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan akibat kelalaian dalam pengawasan lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan serta membuka ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk jajaran Polres Luwu, Polda Sulsel, Pemkab Luwu, serta instansi Dinas Lingkungan Hidup, guna mengimbangi dinamika informasi yang berkembang.
Imbauan dan Asas Praduga Tak Bersalah
Pihak kepolisian sebelumnya menegaskan bahwa segala bentuk penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana murni yang melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga penindakan hukum lanjutan akan terus digalakkan sesuai prosedur yang berlaku.
Aksi damai yang mengusung slogan “DAS Suso Bukan Untuk Dirusak! Selamatkan Lingkungan Kita!” serta “Hentikan PETI Bajo Barat! Lingkungan Lestari, Rakyat Terlindungi, Hukum Harus Berdiri!” ini diharapkan dapat berlangsung secara tertib, damai, serta senantiasa mematuhi koridor hukum mengenai tata cara penyampaian pendapat di muka umum.
Pemberitaan ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Redaksi membuka selebar-lebarnya ruang hak jawab dan koreksi bagi pihak manapun yang merasa dirugikan, sesuai dengan amanat Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik. (TIM)
















