banner 1254x1254

Ketum AMJI RI Prihatin Ada Media Cantumkan Nama PT Tanpa Kejelasan Legalitas: Diskominfo Diminta Jangan Asal Kontrak

MAKASSAR – Ketua Umum Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI), Arham MSi La Palellung, menyampaikan keprihatinan terhadap praktik sejumlah media online yang mencantumkan nama Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum pada halaman Box Redaksi, tetapi identitas badan hukum yang dicantumkan tersebut belum dapat ditemukan atau diverifikasi melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

Menurut Arham, pencantuman nama PT dalam struktur redaksi bukan sekadar formalitas untuk memperlihatkan identitas sebuah portal berita. Identitas tersebut harus benar-benar memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Jangan sampai ada perusahaan media yang hanya memasang nama PT di Box Redaksi, mencantumkan direktur dan jajaran redaksi, tetapi ketika identitas badan hukumnya ditelusuri, justru tidak ditemukan kejelasan mengenai pengesahan badan hukumnya,” tegas Arham, Minggu (15/11/2026).

Ia menilai, praktik semacam itu perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan industri pers, terutama dalam membangun tata kelola perusahaan media yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

“Nama PT bukan sekadar pajangan untuk membangun kesan bahwa sebuah media sudah memiliki legalitas. Kalau memang berbadan hukum, tunjukkan dasar pengesahannya. Jangan sampai identitas perusahaan hanya dicantumkan di website, tetapi dokumen dan keberadaan badan hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

UU Pers Mewajibkan Perusahaan Pers Berbadan Hukum

Arham mengingatkan bahwa ketentuan mengenai badan hukum perusahaan pers telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 9 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Selain itu, Pasal 12 mengatur kewajiban perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.

Menurutnya, ketentuan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan perusahaan pers terhadap masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa media yang belum terdata atau terverifikasi Dewan Pers tidak otomatis dapat disebut ilegal. Namun, perusahaan pers tetap harus memenuhi persyaratan badan hukum dan ketentuan jurnalistik yang berlaku.

“Jangan salah memahami kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers bukan berarti perusahaan media bebas mengabaikan legalitas badan hukum. Independensi jurnalistik harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab kelembagaan,” ujarnya.

Diskominfo Jangan Asal Menjalin Kontrak Kerja Sama Media

Lebih jauh, Ketua Umum AMJI RI secara khusus meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di daerah, agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan administrasi perusahaan media sebelum menjalin kerja sama publikasi.

Arham mengingatkan bahwa kerja sama publikasi pemerintah daerah menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Karena itu, setiap proses pemilihan mitra dan pelaksanaan kontrak harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan asal menerima penawaran kerja sama media hanya karena ada website, nama PT, direktur, dan wartawan yang mengajukan proposal. Diskominfo harus memeriksa terlebih dahulu siapa badan hukum yang menaungi media tersebut. Apakah benar terdaftar, apakah pengesahan AHU-nya dapat dibuktikan, apakah dokumen perusahaannya sesuai, dan siapa pihak yang bertanggung jawab,” tegas Arham.

Ia meminta Diskominfo tidak hanya memeriksa tampilan website atau kelengkapan proposal, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan.
2. Surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.
3. Kesesuaian nama perusahaan dengan data AHU.
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan identitas perpajakan perusahaan.
5. Identitas pimpinan perusahaan dan penanggung jawab redaksi.
6. Kejelasan alamat dan struktur perusahaan media.
7. Kesesuaian persyaratan lainnya berdasarkan peraturan dan ketentuan kerja sama yang berlaku di daerah masing-masing.

“Kalau pemerintah daerah menggunakan APBD untuk kerja sama publikasi, maka jangan sampai proses administrasinya dilakukan secara asal-asalan. Uang negara harus dikelola secara bertanggung jawab. Perusahaan yang menjadi mitra harus jelas identitas dan pertanggungjawabannya,” tambahnya.

Arham juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi dokumen mitra media yang sedang berjalan apabila ditemukan ketidaksesuaian identitas badan hukum, dengan tetap memberikan kesempatan klarifikasi dan menempuh prosedur sesuai ketentuan kontrak serta peraturan yang berlaku.

AMJI RI juga menyoroti aspek perlindungan wartawan. Menurut Arham, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik harus memperoleh kejelasan mengenai perusahaan yang menaunginya, hubungan kerja, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan jurnalistik.

Jangan sampai wartawan bekerja atas nama sebuah perusahaan media yang identitas badan hukumnya tidak jelas, sementara ketika muncul persoalan pemberitaan, tidak diketahui siapa pihak yang harus bertanggung jawab.

“Jangan sampai wartawannya bekerja, mencari berita, menghadapi risiko di lapangan, tetapi perusahaan yang membawa namanya justru tidak jelas pertanggungjawabannya. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

AMJI RI Dorong Gerakan Tertib Legalitas Media Siber

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pers dan jurnalistik, AMJI RI mendorong Gerakan Tertib Legalitas Media Siber sebagai upaya membangun industri pers yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

Arham menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan untuk menghambat pertumbuhan media online, bukan pula untuk mendiskreditkan perusahaan pers yang belum terdata di Dewan Pers.

Sebaliknya, gerakan ini bertujuan mendorong seluruh perusahaan media agar memiliki identitas badan hukum yang sah, transparan, dan dapat diverifikasi.

Ia juga mengajak seluruh pemilik media online, pimpinan perusahaan pers, dan penanggung jawab redaksi untuk tidak sekadar berlomba membangun portal berita, tetapi juga memperhatikan fondasi hukum perusahaan yang menaunginya.

“Jangan hanya bangga memiliki domain website dan mencantumkan nama PT di Box Redaksi. Bangun perusahaan pers dengan legalitas yang nyata, struktur organisasi yang jelas, redaksi yang profesional, dan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.”

Di akhir pernyataannya, Arham menegaskan bahwa AMJI RI akan terus mendorong pembenahan tata kelola industri pers serta mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aspek legalitas dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan media.

“Pers harus merdeka dalam pemberitaan, tetapi perusahaan pers juga harus tertib dalam kelembagaan. Pemerintah wajib menghormati independensi media, namun pada saat yang sama harus memastikan setiap kerja sama publikasi dilaksanakan dengan mitra yang memiliki identitas hukum yang jelas.”

Jangan jadikan pers sebagai ladang bisnis tanpa tanggung jawab kelembagaan. Kemerdekaan pers harus dijaga, profesionalisme harus dibangun, dan legalitas perusahaan harus dapat dibuktikan. (*)

banner 2000x1100

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *