banner 1254x1254

Mahfud MD Dukung Mabes Polri Tindak Lanjuti Laporan Pidana Polemik Ijazah Gibran

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI periode 2019–2024, Mahfud MD, menuntut persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka diselesaikan secara tuntas agar tidak menjadi preseden buruk di masa depan.

Ia menyebutkan, penyelesaian secara tuntas tersebut meliputi pemberian sanksi hukum tegas, termasuk kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bukan karena kemarahan atau sentimen kepada KPU, Depdikbud, dan sebagainya, tetapi ini supaya dijatuhi sanksi, ya sanksi hukum,” ujar Mahfud kepada CNN Indonesia TV, Selasa (17/11/2026).

Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengatakan bahwa sanksi hukum perlu dijatuhkan mengingat adanya hasil pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai kedua institusi tersebut telah mengeluarkan fakta hukum yang bersifat notoire feiten atau fakta yang sudah diketahui umum sehingga tidak bisa diperdebatkan lagi.

“Kalau dari rangkaian peristiwanya disengaja, supaya dijatuhi sanksi agar demi keadaban kita ke depan, orang tidak bisa lagi main-main di kantor pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Tidak boleh membiarkan KPU membuat aturan sendiri tanpa keterbukaan kepada publik,” terang Mahfud.

Oleh karena itu, ia menilai laporan masyarakat kepada Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana pihak-pihak yang terlibat sangat layak untuk dilanjutkan. Hal tersebut diperlukan sebagai efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Laporan-laporan masyarakat yang disampaikan ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum pidana itu menurut saya layak dilanjutkan oleh polisi karena indikasinya sudah ada, agar ke depannya tidak ada lagi orang yang melakukan hal seperti ini,” tutupnya.

Sebelumnya, MK telah mengeluarkan putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menerangkan tidak ditemukannya bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.

Selain itu, MA juga telah mengeluarkan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. (HZR/CNN)

banner 2000x1100

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *