banner 1254x1254

Perkuat Keterbukaan Informasi, Kemendagri Minta Pemda Gaungkan Capaian Kinerja Pemerintah

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan penyebarluasan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Regulasi ini menekankan pentingnya keterlibatan pemda dalam memublikasikan berbagai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Mey Rany Wahida Utami mengatakan, pemda memiliki peran strategis dalam memastikan informasi capaian pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dengan kedekatannya terhadap warga, pemda diharapkan mampu menghubungkan berbagai capaian nasional dengan kondisi, kebutuhan, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah masing-masing.

“Kita menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, sementara pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat, termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Rany, keterlibatan pemda dalam publikasi capaian pembangunan perlu didukung oleh koordinasi yang kuat antara perangkat daerah dan pengelola kehumasan. Kepala OPD berperan menyediakan data teknis yang akurat, sedangkan tim humas bertugas mengemasnya agar mudah dipahami publik.

Ia menambahkan, penyampaian capaian kinerja tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan informasi, tetapi juga menjadi wujud keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Karena itu, pemda didorong memanfaatkan berbagai kanal komunikasi—mulai dari situs resmi, media sosial, videotron, hingga saluran informasi lokal—untuk menyampaikan data pembangunan yang telah terverifikasi.

Dalam pelaksanaannya, Kemendagri mengapresiasi sejumlah daerah yang telah aktif menyebarluaskan informasi capaian pemerintah, seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan Pemkab Karangasem yang gencar memublikasikan hasil pembangunan di sektor pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Sejalan dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Puji Hartoyo mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah harus berlangsung secara dua arah. Selain menyampaikan program dan capaian, pemerintah perlu menyerap aspirasi, keluhan, serta masukan warga untuk mengukur sejauh mana manfaat program dirasakan.

“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.

Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan untuk memaparkan capaian lintas sektor sebagai bahan komunikasi publik pemda. Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD memaparkan perkembangan pembangunan Jembatan Garuda. Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah rampung dibangun dari target 5.302 unit, sedangkan 1.898 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Pembangunan infrastruktur jembatan tersebut diperkirakan memberi manfaat bagi sekitar tujuh juta warga dan menghubungkan 13.732 desa/kelurahan. “Serta menghubungkan lebih dari 15.000 sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas sektor ekonomi di berbagai wilayah,” ungkap Andrian.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ardhyta Agus Setiawan memaparkan progres penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di sektor pangan, Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian Wahyu Indarto menyampaikan capaian produksi beras nasional tahun 2025 sebesar 34,69 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah mencapai 4,61 juta ton per September 2026.

Berbagai data capaian kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat diolah oleh pemda menjadi materi komunikasi publik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dipahami dan dirasakan oleh warga. (IDR/TIM)

banner 2000x1100

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *